Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana penerapan kembali skema burden sharing atau berbagi beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 penting untuk dilakukan.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menyampaikan, berbagi beban antara pemerintah pusat dan daerah adalah hal yang realistis untuk diimplementasikan.
"Kami sangat mendukung adanya burden sharing yang proporsional antara pusat-daerah dalam APBN & APBD, khususnya dalam hal mengelola belanja bantuan sosial. Bukan hanya untuk tahun depan tapi juga untuk setiap tahun, di mana dirasa akan ada faktor uncertainty besar yang bisa menciptakan risiko kenaikan pengeluaran bantuan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah," jelasnya, Selasa (12/3/2024).
Shinta juga mengatakan, implementasi skema burden sharing juga dapat mengoptimalisasi beban subsidi khususnya pada sektor pengamanan sosial (social safety net) yang dapat meroket pada waktu-waktu tertentu seperti adanya bencana alam hingga pandemi.
Selain itu, Kadin berpandangan bahwa burden sharing dinilai mampu mensinergikan budgeting APBN dan APBD yang tidak profesional dan dapat meneken realisasi anggaran subsidi bantuan sosial yang rentan penyalahgunaan.
Lebih lanjut, Kadin juga memberikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintah terkait dengan implementasi burden sharing dalam APBN 2025.
Baca Juga
Pertama, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan bagaimana outlook risiko-risiko keuangan yang ada di tahun depan baik secara domestik maupun internasional.
"Terlebih, kita tahu risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih tinggi tahun depan. Sehingga, ini menjadi tambahan beban terhadap program-program yang bisa ditanggung oleh APBN," tambah Shinta.
Kedua, pemerintah juga diminta terlebih dahulu untuk mematangkan rencana program kerja yang perlu dilakukan dalam waktu dekat atau setidaknya pada 1 tahun pertama kepemimpinan baru.
Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengetahui program apa yang perlu diprioritaskan pendanaannya oleh APBN dan APBD ke depan.
Apalagi, tambah Shinta bila menilik visi-misi paslon yang saat ini unggul, paslon 02 memiliki porsi agenda kampanye yang cukup signifikan dengan pengeluaran bantuan sosial yang dapat mempengaruhi pengeluaran APBN.
"Jika kedua aspek tersebut sudah jelas, kita baru bisa melihat sejauh mana burden sharing tersebut harus dilakukan & bagaimana pengaturan burden sharing yang proporsional dengan daerah," tambahnya.
Sejalan dengan hal itu, Shinta turut mengapresiasi langkah yang saat ini telah diambil oleh sang Bendahara Negara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah melakukan pendekatan dan melakukan konsultasi asumsi awal APBN 2025 dengan calon pimpinan baru.
Di mana sebelumnya, Sri Mulyani diketahui telah mulai membahas dan menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan APBN 2025 pada Senin (12/2/2024).
Sebagai informasi, KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam terkait gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal.
Dokumen KEM nantinya akan menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun berikutnya.
Gambaran ini nantinya akan jadi asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.
Adapun, berdasarkan dokumen KEM-PPKF 2024 (pemutakhiran), pertumbuhan ekonomi untuk 2025 diperkirakan berkisar antara 5,5% hingga 6%. Adapun, tingkat inflasi diproyeksi terjaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.
Di samping itu, Nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 per dolar AS, serta suku bunga SUN 10 tahun pada tingkat 6,3%-7,5%. Selanjutnya, harga minyak mentah/ICP diperkirakan sebesar US$70-US$90 per barel, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 606.000-684.000 barel per hari, dan lifting gas bumi berkisar antara 1,06 juta-1,31 juta barel per hari.
Untuk postur fiskal, pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 12,08%-12,77% dari PDB, sementara belanja negara pada kisaran 14,21%-15,22% dari PDB.
Terakhir, defisit anggaran untuk 2025 ditetapkan terjaga pada rentang 2,13% hingga 2,45% dari PDB, serta rasio utang ditargetkan terkendali pada kisaran 37,83% hingga 38,82% dari PDB.
