Manuver Pemerintahan Jokowi Pakai Dana BOS Demi Makan Siang Gratis

Bisnis.com, JAKARTA – Teka-teki sumber anggaran program makan siang gratis yang diusung oleh Paslon 02 Prabowo-Gibran semakin terang. 

Musababnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sumber anggaran untuk memenuhi program makan siang sebesar Rp15.000 per anak tersebut sangat memungkinkan berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Airlangga mengatakan utamanya untuk anak sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sumber dana makan siang gratis dapat masuk ke dalam pos BOS. 

“Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline angggran, salah satunya melalui BOS, secara spesifik itu bisa dibuat,” ungkapnya usai meninjau pilot project makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024). 

Menurutnya, uji coba makan siang gratis yang baru dilaksanakan ini menjadi laboratorium mini Indonesia untuk program yang lebih besar lagi ke depannya.

Nantinya hal ini akan direplikasi di seluruh sekolah di Indonesia. Sementara untuk ibu hamil dan balita saat ini pun program pengentasan stunting masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH). 

Meskipun demikian, Airlanga menekankan terkait skema pendanaan masih akan terus diformulasikan oleh pemerintah. 

Pada kesempatan tersebut, mantan Bupati Tangerang (2013-2018) Ahmed Zaki yang juga merupakan Tenaga Ahli Menko Perekonomian, khusus untuk program stunting, perbaikan gizi anak-anak, dan pemberdayaan UMKM, memaparkan rencana penyaluran program makan siang gratis.  

Dari program yang dirinya sampaikan, disebutkan bahwa rencana pendanaan program ini dengan mengusulkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Spesifik, di luar BOS reguler. 

“Pendanaan kami mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa,” papar Zaki yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran khusus DKI Jakarta. 

Nantinya, skeman pendanaan ini dapat disalurkan melalui rekening yang terpisah untuk setiap sekolah dari BOS reguler maupun spesifik.  Pasalnya, butuh dana yang tidak sedikit untuk mencukupi kebutuhan makan siang bagi lebih dari 80 juta anak sekolah di seluruh Indonesia. 

Perbesar

Bank Dunia Ingatkan Defisit 

Terkait kebutuhan anggaran yang cukup besar, Bank Dunia bahkan telah mewanti-wanti agar pemerintah Indonesia tetap menjaga defisit anggarannya tetap di bawah 3%. 

“Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal 3% dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga mempertahankan stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (27/2/2024). 

Menanggapi pernyataan Bank Dunia, Airlangga menyebutkan bahwa Bank Dunia belum mengetahui program tersebut. Pemerintah pun tetap menargetkan defisit di bawah 3% dalam APBN tahun ini dan 2025, meskipun lebih lebar dari target awal APBN 2024 yang sebesar 2,29%. 

"Bank Dunia belum tau programnya apa," tuturnya di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (29/2/2024). 

Padahal, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen belum lama ini berkunjung ke kantor Airlangga yang berlokasi di sekitar Lapangan Banteng.

Airlangga mengungkapkan bahwa pertemuannya bersama Bank Dunia tersebut terkait program keberlanjutan ekonomi serta tantangan yang paling penting terkait SDM.  

“Kemudian bicara perekonomian dunia yang melambat dan kita dorong RI lebih kompetitif, terutama masuk ke masa ekspor. Tentu saran mereka, ekspor itu ada dua segi, dua-duanya harus kita rapihkan agar ekspornya jalan baik,” ungkapnya. 

Selain itu, turut dibahas pula terkait ketidakpastian fluktuasi harga energi dan pengaruh El Nino serta La Nina.  

Sebelumnya, Satu mengomentari terkait rencana pemerintah dalam menerapkan program makan siang gratis milik calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.  

Dirinya yang hadir di kantor Kemenko Perekonomian bersama Managing Director and World Bank Group Chief Financial Officer Anshula Kant serta Lead Economist for Indonesia and Timor-Leste Habib Rab, meminta pemerintah dengan segala kebijakan yang ada untuk tetap mematuhi batas atas defisit di angka 3%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel