Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengeluhkan anggaran Rp15.000 untuk program makan siang gratis anak sekolah perlu lebih banyak karena merasa tidak cukup.
Nengsih dan Yanti merupakan penjual gado-gado dan somay yang ikut menyiapkan makan siang gratis dalam pilot project di SMPN 2 Curug tersebut kompak mengeluhkan minimnya anggaran yang ada kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Rp15.000 kurang pak, bahan-bahan sekarang mahal,” ujar Yanti saat Airlangga meninjau uji coba tersebut, Kamis (29/2/2024).
Sementara Nengsih yang menjual gado-gado mengungkapkan bahwa saat ini bahan pangan kebutuhan jualannya seperti telur dan beras tengah melambung.
“Itu [anggarannya] mah kurang, harusnya Rp20.000,” keluhnya.
Dalam pelaksanaan pilot project program makan siang gratis untuk empat dari 25 kelas yang ada di sekolah tersebut terdapat empat menu yang tersedia.
Baca Juga
Masing-masing kelas memiliki menu yang berbeda-beda. Di mana menu pertama terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu 2 potong, sayur capcay, dan pisang.
Menu kedua terdiri dari nasi, semur telur, tempe goreng, tumis buncis, dan pisang. Kemudian menu ketiga merupakan gado-gado yang terdiri dari lontong, tahu goreng 2 potong, telur rebus, bumbu kacang, wortel, dan pisang.
Sementara menu keempat, yaitu somay yang terdiri dari kentang, siomay 3 potong, telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus 2 potong, kol 2 gulung, dan pisang.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga memaklumi keluhan para pedagang tersebut karena umumnya UMKM mencari untung dari kegiatan serupa.
“Karena kan mau menjelang Lebaran tapi kan harga sudah menurun, itu kan UMKM. UMKM cari untung itu biasa,” ujar Airlangga.
Dengan harga per menu Rp15.000 dan jumlah 36 anak per kelas, artinya kebutuhan anggaran untuk empat kelas tersebut senilai Rp2,16 juta. Apabila diberikan untuk keseluruhan SMPN 2 Curug yang memiliki total 980 anak, kebutuhan anggaran mencapai Rp14,7 juta untuk satu kali makan.
Dalam uji coba ini, anggaran yang digunakan berasal dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukan secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Anggaran dari dinas, nggak masuk APBN, ini dari pak bupati, namanya volunteer. Siapa yang mau mencoba program ini duluan,” tuturnya.
