Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun sepanjang 2024.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa alokasi dana FLPP untuk rumah bersubsidi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada 2023 realisasi anggaran FLPP yang digulirkan pemerintah tercatat sebesar Rp26,3 triliun untuk memasok sebanyak 229.000 unit rumah subsidi.
"Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, sesuai hasil rapat internal 27 oktober 2023, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP tahun 2024 menjadi 220.000 unit," kata Herry dalam Webinar Property Outlook 2024, dikutip Rabu (28/2/2024).
Seiring dengan hal itu, Herry menyebut pemerintah bakal serius dalam membangun kerja sama antar stakeholder pembiayaan perumahan lainnya, guna mencapai target 2024 tersebut.
Tidak hanya penyaluran FLPP, pada tahun ini pemerintah juga menganggarkan sebesar Rp680 miliar untuk 166.000 unit subsidi bantuan uang muka (SBUM). Serta dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk pembiayaan tapera sebesar Rp830 miliar untuk 7.251 unit rumah.
Baca Juga
Adapun, pada 2023 pemerintah secara keseluruhan menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah. Kemudian Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM.
Selanjutnya, sepanjang 2023 pemerintah juga menyalurkan sebanyak Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit bantuan biaya administrasi dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit.
Kuota FLPP Ditambah
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberi sinyal bahwa penyaluran rumah subsidi melalui dana FLPP akan mampu dikerek naik menjadi 220.000 unit pada 2024.
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menuturkan, awalnya pemerintah dalam rencana kerja tahun anggaran 2024 menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun yang diproyeksi hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit.
"Tahun 2024 mendatang target yang harus dicapai sebesar 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari pemerintah, target tahun depan ini berpotensi menuju ke 220.000 unit," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (28/12/2023).
Adapun, sebagai upaya untuk terus menjaga bahwa rumah yang dibangun oleh pengembang, BP Tapera juga menggandeng 21 Asosiasi Pengembang Perumahan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Rumah yang Layak Huni bagi MBR.
“Kami akan memberikan potensi data demand MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada Asosiasi Pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun oleh pengembang,” ujar Adi.
