Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memperlebar besaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, dari semula 2,29% menjadi maksimal 2,8%.
“Tahun ini yang direncanakan dalam APBN 2,29% atau 2,3%, tetapi outlook-nya 2,8%,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).
Adapun, defisit APBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp522.825,0 miliar atau sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Artinya, terdapat pelebaran defisit sekitar 0,5% untuk APBN 2024.
Airlangga menjelaskan, terkereknya defisit ini karena pemerintah harus mengeluarkan belanja yang cukup besar pada paruh pertama 2024.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut memerinci, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi pupuk dari semula Rp26 triliun, menjadi Rp40 triliun atau bertambah Rp14 triliun.
“Kenapa ditambah? Karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahunan, biasanya sekitar 8 juta ton, dengan pupuk yang ada sekarang Rp26 triliun hanya [mencukupi] 5,7 juta ton,” jelasnya.
Baca Juga
Bukan hanya untuk penambahan subsidi pupuk, pemerintah juga harus membelanjakan anggaran lebih banyak untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rawan Pangan sebagai lanjutan dari BLT El Nino tahun lalu. Di mana nilai anggaran untuk hal ini saja mencapai Rp11 triliun.
Selain itu, pemerintah juga perlu melanjutkan pemberian subsidi untuk listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai dengan Juni, baik itu subisid dan non subsidi, itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN. Itu akan diambil dari SAL atau pelebaran defisit anggaran di 2024,” ujarnya.
Hingga Januari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyalurkan belanja negara senilai Rp184,2 triliun. Utamanya pada belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang naik lebih dari 50% (year-on-year/yoy) menjadi Rp44,8 triliun.
Sementara dalam APBN 2024, belanja negara ditargetkan senilai Rp3.325,1 triliun. Secara perinci, belanja pemerintah pusat senilai Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp857,6 triliun.
