.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Hong Kong memerintahkan likuidasi raksasa properti China Evergrande Group pada hari Senin (29/1/2024).
Langkah ini diperkirakan besar akan menimbulkan dampak pada terhadap ekonomi China khususnya di sektor properti, yang tengah ditimpa guncangan dan berusaha pulih.
Keputusan untuk melikuidasi pengembang properti dengan utang terbesar di dunia ini dibuat oleh Hakim Hong Kong Linda Chan. Adapun total kewajiban lebih dari US$300 miliar atau sekitar Rp4.700 triliun.
Evergrande juga tercatat tidak dapat menawarkan rencana restrukturisasi yang konkret meskipun mendapatkan pelonggaran waktu selama berbulan-bulan.
"Sudah waktunya bagi pengadilan untuk mengatakan cukup," jelas sang Hakim, seperti dikutip dari Reuters, Senin (29/1/2024).
Proses Likuidasi
Baca Juga
Setelah perintah likuidasi dikeluarkan, likuidator sementara akan ditunjuk, dan kemudian likuidator resmi mengambil kendali dan bersiap untuk menjual aset pengembang, untuk melunasi utangnya.
Nantinya, likuidator dapat mengusulkan rencana restrukturisasi utang baru kepada likuidator luar negeri yang memiliki utang sebesar US$23 miliar di Evergrande, jika mereka menentukan perusahaan tersebut memiliki cukup aset atau jika investor ‘ksatria putih’ muncul.
Kemudian, mereka juga akan menyelidiki urusan perusahaan dan dapat merujuk setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan direktur kepada jaksa Hong Kong.
Evergrande dapat mengajukan banding atas perintah likuidasi, namun proses likuidasi akan dilanjutkan sambil menunggu banding.
Adapun, saham Evergrande dan anak perusahaannya yang terdaftar ditangguhkan dari perdagangan setelah perintah likuidasi. Aturan pencatatan juga mengharuskan perusahaan untuk menunjukan struktur bisnis dengan operasi dan nilai aset yang memadai.
Mengenai pemulihan, Evergrande mengutip analisis Deloitte selama sidang pengadilan Hong Kong pada Juli 2023 yang memperkirakan tingkat pemulihan sebesar 3,4% jika pengembangnya dilikuidasi.
Namun, setelah pada September 2023 unit andalannya dan sang chairman Hui Ka Yan sedang diselidiki oleh pihak berwenang, kreditor kini memperkirakan tingkat pemulihan kurang dari 3%.
Sebagian besar aset Evergrande juga telah dijual atau disita oleh para kreditur, dengan menyisakan dua unit yang terdaftar di Hong Kong, Evergrande Property Services Group dan Evergrande New Energy Vehicle Group. Kapitalisasi pasar gabungan keduanya juga menurun menjadi US$973 juta pada hari Jumat (26/1).
Likuidator dapat menjual kepemilikan Evergrande di dua unit tersebut meskipun mungkin sulit untuk menemukan pembeli.
Setelah likuidasi, likuidator dapat mengambil alih kendali atas anak perusahaan Evergrande di seluruh daratan China dengan mengganti perwakilan hukum mereka satu per satu. Proses ini memerlukan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Menurut para ahli kebangkrutan, akan menjadi tantangan bagi likuidator untuk mengganti perwakilannya karena Guangzhou, tempat Evergrande berbasis, bukanlah salah satu dari tiga kota di China yang saling mengakui perintah likuidasi dengan Hong Kong.
Bahkan, jika likuidator mengambil alih unit-unit yang memiliki proyek di dalam negeri, banyak dari unit-unit tersebut telah diambil alih oleh kreditor, dibekukan oleh pengadilan, nilai yang kecil atau memiliki ekuitas negatif karena jatuhnya harga properti.
Dampak Likuidasi bagi China
Walaupun likuidasi Evergrande akan memberikan guncangan pada pasar modal yang sudah rapuh, para ahli mengatakan bahwa hal ini tidak akan memberikan cetak biru tentang bagaimana likuidasi dapat terjadi pada pengembang lain yang terkena dampaknya.
Menimbang besarnya proyek dan utang Evergrande, prosesnya nanti akan melibatkan banyak otoritas dan pertimbangan politik.
Penyelesaian proyek pembangunan rumah yang sedang berjalan juga akan menjadi prioritas utama bagi perusahaan, sektor dan pemerintah.
Pasar properti terus merosot bahkan ketika China memperkenalkan sejumlah langkah baru untuk membendung penurunan harga dan permintaan yang lesu.
Ekonom senior Natixis SA Gary Ng mengatakan dampak makroekonomi dari likuidasi Evergrande terhadap ekonomi China seharusnya terbatas karena likuidasi itu sendiri tidak mungkin memberikan tekanan lebih besar pada sektor properti yang sedang terpukul.
"Namun, hal ini akan memperburuk sentimen karena para investor akan khawatir akan adanya efek bola salju pada kasus-kasus lain yang tertunda," ungkapnya, seperti dikutip Bloomberg.
