Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto telah resmi membagikan 878 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap.
Pemberian sertifikat hasil redistribusi tanah atau yang umumnya disebut sebagai tanah timbul itu menjadi yang pertama kali dilakukan di Indonesia.
"Untuk sertifikat tanah timbul ada 878 [yang sudah diserahterimakan] dan ini yang pertama kali dalam sejarah," jelasnya saat ditemui usai membagikan 2.000 sertifikat di Gor Premium, Cilacap, Selasa (2/1/2023).
Lebih lanjut Hadi merinci, tanah timbul sendiri terjadi karena adanya sedimentasi atau penumpukan tanah yang umumnya terjadi di sungai hingga akhirnya membentuk sebuah pulau yang dihuni masyarakat.
Menyikapi hal itu, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN melakukan proses sertifikasi lewat program redistribusi tanah untuk memberikan kejelasan kepemilikan bagi masyarakat yang tinggal di atas lahan hasil tanah timbul tersebut.
"Nah, karena masyarakat bertempat tinggal di sana mereka kan tidak punya sertifikat, karena haknya ini tanah-tanah seperti itu kan haknya tanah negara. Sehingga, dari negara menyerahkan pada masyarakat dengan program redistribusi," tambahnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Hadi juga berkomitmen untuk segera menerbitkan sertifikat dari program redistribusi tanah pada masyarakat di sejumlah daerah lainnya.
Adapun saat ini, prosesnya masih dalam tahap verifikasi karena pemerintah juga akan berencana untuk mempertahankan sejumlah area lahan tanah timbul untuk dikembangkan menjadi area ruang terbuka hijau.
"Memang di beberapa tempat masih kita verifikasi dan akan kita berikan pada masyarakat. Apalagi masyarakat sudah lama tinggal disitu. Memang tidak semua, sebagian juga kita pertahankan untuk mangrove. Karena kita tetap mempertimbangkan ruang terbuka hijau," tandasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Agraria ATR/BPN, Hadi Tjahjanto baru saja rampung menyerahkan 2.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas.
Adapun terkait rinciannya, 2.000 sertifikat yang dibagikan itu terdiri dari 1.122 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara sisanya sebanyak 872 merupakan sertifikat tanah timbul.
Rangkaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status kepemilikan atas 126 juta lahan yang sejak 2015 dilaporkan belum bersertifikat.
Sementara hingga saat ini, pemerintah mencatat telah menerbitkan sebanyak 101 juta sertifikat dari total target 126 juta bidang lahan yang akan disertifikasi.
