Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini sistem Online Single Submission (OSS) masih belum maksimal dan terus dikembangkan.
“OSS sudah jalan, tapi memang belum maskimal, masih ada yang harus diselesaikan,” ujarnya dalam Anugrah Layanan Investasi 2023 di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Bahlil menyatakan bahwa tersendatnya pengembangan sistem tersebut salah satunya karena terdapat dua kementerian yang sistemnya belum terkoneksi.
Kementerian tersebut, yaitu Kementerian tersebut, yaitu Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.
“Ini domainnya ada di ATR/BPN dan Kemendagri yang harusnya sistem terkoneksi dengan kita, tapi itu kita jangan saling menyalahkan, kalau salah itu salah menteri investasi,” singgung Bahlil.
Adapun, OSS atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Baca Juga
Sebelumnya, Bahlil juga menyinggung minimnya anggaran yang disediakan negara dalam pengembangan sistem untuk mempermudah investasi tersebut.
Pihaknya dituntut untuk bekerja secara cepat namun tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Dirinya mengatakan bahwa modal dalam membangun sistem OSS tersebut hanya sebesar Rp30 miliar.
Bahlil pun membandingkan anggaran OSS tersebut dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah yang lebih besar untuk mengembangkan aplikasi PeduliLindungi.
“Jadi diibaratkan mobil, OSS ini seperti mobil Avanza yang sudah rusak, tapi diharapkan publik seperti mobil Mercy. Negara kasih [anggaran] ke kami hanya untuk beli mobil Avanza second,” ungkapnya.
