Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025) lalu. Bahlil menyebut, salah satu yang dibahas adalah terkait pemberantasan tambang ilegal.
Adapun, sebelumnya pertemuan antara Prabowo dengan para anak buahnya digelar secara tertutup dan berlangsung lebih dari 4 jam.
Bahlil menuturkan, Prabowo dan para menteri membahas penataan lahan, khususnya tambang ilegal di kawasan hutan. Dia tak memerinci berapa jumlah tambang ilegal itu tetapi menurutnya cukup banyak.
"Karena banyak, setelah dicek oleh Satgas, ada, IUP [izin usaha pertambangan]-nya belum ada. Kemudian orang sudah melakukan penebangan [hutan], illegal mining," tutur Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (22/8/2025).
Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun menegaskan bahwa tambang ilegal itu harus ditertibkan segera. Apalagi, Prabowo sudah memberi arahan secara langsung.
"Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan," kata Bahlil.
Dia lantas menuturkan bahwa sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara paling besar.
Menurutnya, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak penghasilan (PPH) sektor minerba berkontribusi hingga 15% dari total pendapatan negara.
"Jadi salah satu yang menjadi andalan pendapatan negara itu di sektor ESDM," ucap Bahlil.
Prabowo sebelumnya berjanji bakal menindak 1.063 praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu dia sampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang digelar hari ini, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga
Menurut Prabowo, potensi kerugian negara dari keberadaan tambang ilegal itu bisa mencapai minimal Rp300 triliun.
"Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," ucap Prabowo.
Dia mengultimatum agar pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tambang ilegal itu untuk segera mengaku. Sang Kepala Negara itu memperingatkan bahwa semua pihak-pihak yang terlibat seperti jenderal TNI, jenderal Polri, hingga pengusaha besar bakal ditumpas.
"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tutur Prabowo.
