Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap keberadaan tambang ilegal yang belakangan mendapatkan sorotan publik.
Tambang ilegal sangat berisiko longsor dan membahayakan nyawa para penambang. Belum lama ini, sekitar 20 orang penambang meninggal akibat tanah longsor di area penambangan ilegal di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat.
Bukan hanya membahayakan keselamatan, tambang ilegal juga disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo berjanji bakal menindak 1.063 Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, potensi kerugian negara dari keberadaan tambang ilegal itu bisa mencapai minimal Rp300 triliun.
"Kami akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan, saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal," ujarnya dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang digelar hari ini, Jumat (15/8/2025).
Keseriusan Prabowo dalam memberantas tambang ilegal juga tampak dari pembentukan Direktorat Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Baca Juga
Untuk diketahui, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) merujuk pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.
Ditjen Gakkum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum ESDM. Ditjen Gakkum juga menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pencegahan, dan penanganan pengaduan.
Lalu, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
Jenderal Bekingan Tambang Ilegal
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jenderal aktif maupun pensiunan Polisi atau TNI jika menghalang-halangi penindakan terkait 1.063 dugaan tambang ilegal di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).
"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat," ujar Prabowo.
Eks Danjen Kopassus ini mengklaim bahwa dirinya sudah mengetahui seluk beluk dari tindakan yang diduga dilakukan oleh petinggi aparat keamanan baik itu kepolisian maupun TNI tersebut.
"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu," ujar Prabowo.
Kemudian, dia juga mengemukakan bahwa cara untuk melakukan penindakan itu dilakukan dengan memerintahkan pasukan yang tidak bertugas di wilayahnya.
Instruksi itu pun sudah disampaikan ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Prabowo agar anggotanya tidak membekingi aktivitas ilegal terkait kekayaan alam di Indonesia.
"Kalau ada yang berani saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," tutur Prabowo.
Di samping itu, orang nomor satu di Indonesia ini juga menyatakan tidak akan tebang pilih dalam menindak pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini.
Pasalnya, Prabowo mengakui tidak akan segan menindak kader Gerindra yang terlibat dengan aktivitas ilegal tersebut.
"Laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi," pungkas Prabowo.
