Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia tengah memulai perubahan sejarah yang monumental yaitu pemindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. IKN Nusantara direncanakan akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79.
Hal ini, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis.
Proyek ambisius ini bukan hanya tentang pindahnya pusat administrasi, melainkan juga sebuah langkah strategis menuju kemajuan yang merata di seluruh nusantara.
Sejarah IKN
Mengutip laman Kemenkeu RI, Perjalanan pemindahan IKN telah dimulai sejak era Presiden Soekarno di tanggal 17 Juli 1957. Saat itu, Soekarno memperkenalkan ide ini dengan memilih Palangkaraya sebagai lokasi potensial.
Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Namun, ide ini hanya sebatas wacana dalam rencana jangka pendek. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.
Baca Juga
Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Namun, wacana tersebut tidak pernah terwujud. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta.
Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru.
Baru pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengangkat isu ini sebagai solusi untuk meratakan pembangunan ekonomi, populasi, dan pembangunan di seluruh Indonesia.
Ketidakseimbangan ekonomi dan populasi di Pulau Jawa menjadi fokus penting dalam pemikiran Presiden. IKN tidak hanya mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga memperjuangkan transformasi budaya kerja, perubahan paradigma, dan persiapan sumber daya manusia yang matang.
Mengapa Pemindahan IKN Penting?
Pemindahan ini merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi yang terlalu terfokus di Pulau Jawa. Jakarta akan tetap berperan sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi, sementara IKN di Kalimantan Timur akan menjadi pusat administrasi negara yang menawarkan identitas yang unik dan berbeda.
Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis yang telah diambil oleh pemerintah. Keputusan ini telah menuai pro dan kontra dari masyarakat, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakannya.
1. Menghadapi tantangan masa depan
Salah satu urgensi tujuan pemindahan IKN adalah untuk menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Indonesia akan menjadi negara maju dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi.
Transformasi ekonomi ini membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi. Pemindahan IKN diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi ini dengan menyediakan infrastruktur yang modern dan ramah lingkungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Membangun Indonesia yang inklusif
Urgensi pemindahan IKN lainnya adalah untuk membangun Indonesia yang inklusif. Selama ini, pembangunan di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di antara wilayah-wilayah di Indonesia.
Pemindahan IKN diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan di wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan kawasan timur Indonesia. IKN baru diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pembangunan di wilayah-wilayah sekitarnya.
3. Kondisi objektif Jakarta
Selain itu, pemindahan IKN juga didasarkan pada kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan yang parah, dan permasalahan lingkungan yang serius.
Kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.704 jiwa/km2, sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km2. Kemacetan di Jakarta juga merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Pada tahun 2019, Jakarta menempati peringkat ke-10 sebagai kota termacet di dunia.
Selain itu, Jakarta juga menghadapi permasalahan lingkungan yang serius, seperti banjir dan penurunan tanah. Banjir yang terjadi di Jakarta setiap tahun menyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Penurunan tanah di Jakarta juga menyebabkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.
4. Pemindahan IKN sebagai wujud kecintaan dan bakti pada NKRI
Pemindahan IKN merupakan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah melalui proses demokrasi. Keputusan ini harus didukung oleh seluruh komponen bangsa.
Pemindahan IKN pasti akan menimbulkan tantangan dan hambatan. Namun, bangsa Indonesia harus bersatu untuk menghadapi tantangan tersebut dan meminimalisasi ekses dari pemindahan IKN.
Pemindahan IKN merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Keputusan ini harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti pada NKRI.
Tahapan dan Prinsip Pembangunan IKN
Pemindahan IKN menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai proyek prioritas strategis. Proses ini terdiri dari beberapa tahap utama:
2022-2024: Tahap Awal Pemindahan ke Kawasan IKN
Fase ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Ibu Kota Nusantara. Meliputi konstruksi Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, dan perumahan. Pemindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN juga menjadi fokus, dengan infrastruktur yang dapat menampung 500 ribu penduduk pada tahap awal.
2025-2035: Membangun IKN sebagai Area Inti yang Tangguh
Fase ini berfokus pada pengembangan IKN sebagai pusat yang tangguh dan berdaya saing. Ini melibatkan pengembangan fase-fase kota berikutnya, pusat inovasi, ekonomi, serta pemindahan penuh pusat pemerintahan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan pusat keputusan.
Prinsip Utama Pembangunan IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sekadar tentang memindahkan pusat administrasi, tetapi juga sebuah perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam proses pembangunannya, diterapkan delapan prinsip utama yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sebuah komunitas yang berkelanjutan dan menyeluruh.
1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam
Mendesain Ibu Kota Negara dengan mempertimbangkan kondisi alam setempat menjadi prinsip penting. Melalui pemahaman mendalam terhadap ekosistem, topografi, dan karakteristik geografis kawasan, pembangunan Ibu Kota dapat terintegrasi secara harmonis dengan lingkungan sekitar, serta memastikan keberlanjutan ekosistem yang ada.
2. Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini menekankan pentingnya keberagaman budaya, sosial, dan etnis dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Dengan menghargai dan memahami keberagaman ini, Ibu Kota dapat menjadi cerminan yang nyata dari semangat persatuan dalam perbedaan, seperti yang tercermin dalam motto nasional "Bhinneka Tunggal Ika."
3. Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses
Konektivitas dan aksesibilitas yang baik menjadi fokus prinsip ini. Pengembangan infrastruktur yang mendukung keterhubungan antarwilayah dan memastikan akses yang mudah bagi warga menjadi kunci. Fasilitas transportasi yang efisien akan mendukung aktivitas sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi.
4. Aman dan Terjangkau
Lingkungan yang aman dan terjangkau menjadi aspek utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Langkah-langkah keamanan harus terintegrasi dalam desain, sementara kebijakan terkait perumahan dan biaya hidup harus memastikan bahwa Ibu Kota dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas hidup.
5. Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi
Penerapan teknologi modern menjadi kunci dalam mencapai kenyamanan dan efisiensi di Ibu Kota Negara. Penggunaan inovasi teknologi dalam manajemen perkotaan, pelayanan publik, dan sistem informasi akan memastikan operasional yang efisien dan memberikan kenyamanan kepada warga.
6. Peluang Ekonomi untuk Semua
Menciptakan kesempatan ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat menjadi prinsip fundamental. Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis dan lapangan kerja akan menjadikan Ibu Kota Negara sebagai pendorong ekonomi yang inklusif, memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Dampak dan Harapan
Pemindahan IKN diharapkan membawa dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dari peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan hingga keseimbangan ekonomi dan pengembangan infrastruktur.
Pemindahan Ibu Kota Negara adalah lebih dari sekadar perubahan geografis, tetapi sebuah perjalanan transformasi yang mengarah pada kemajuan merata dan berkelanjutan bagi Indonesia, menuju cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045.
Daftar Lengkap Investor IKN
Total investor pelopor yang masuk ke IKN Nusantara per Desember 2023 sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar Rp 41 triliun.
- Nilai investasi dari 4 investor pelopor yang telah melaksanakan groundbreaking tahap pertama mencapai Rp 23,1 triliun.
- Nilai investasi dari 9 investor dan lembaga pemerintahan yang telah melaksanakan groundbreaking tahap kedua mencapai Rp 13,1 triliun.
- Nilai investasi dari 10 investor dan lembaga pemerintahan yang telah melaksanakan groundbreaking tahap ketiga mencapai Rp 5,9 triliun.
Berikut adalah daftar investor IKN
Tahap pertama
- Konsorsium Nusantara (Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulauintan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alfamart)
- Vasanta Innopark (hotel)
- RS Abdi Waluyo (rumah sakit)
- FIFA (pelatihan sepak bola internasional)
Tahap kedua
- Hermina (rumah sakit)
- Pakuwon Group (beragam proyek)
- Jakarta International School (sekolah internasional)
- Mayapada Hospital (rumah sakit)
- Astra (relokasi sekolah SDN 02 Sepaku)
- Kementerian Perhubungan (bandara VVIP)
- BPJS Ketenagakerjaan (kantor pusat)
- Bank Indonesia (kantor)
- PT PLN (PLTS 50 megawatt)
Tahap ketiga
- Aqua (miniatur hutan tropis)
- The Pakubuwono (beragam proyek)
- PT WBL dan BSB, serta BSH (beragam proyek)
- Bluebird (kantor dan layanan transportasi)
- Polri (kantor pusat)
- TNI AD (komando distrik militer)
- Kementerian Kesehatan (rumah sakit)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR (penghijauan dan rehabilitasi)
Peta IKN
Mengutip dari instagram resmi IKN, berikut zonasi pembagian Ibu Kota Nusantara (IKN):
Peta IKN untuk Kawasan Barat
Peta IKN untuk Kawasan Timur
Peta IKN untuk Kawasan Inti Pusat
