Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi memulai lelang Pembangunan Sarana Prasarana II di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp1,7 triliun.
Mengutip laman resmi Layanan Pengadaann Secara Elektronik (LPSE) PU, Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II melingkupi konstruksi Istana Wakil Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Kediaman Wapres, dan Bangunan Pendukung Lainnya di IKN.
"Lokasi Pembangunan Sarana Pemerintahan II berada di kawasan Perumahan Barat (West Residence) di zona pemerintahan SUB BWP 1A," tulis PUPR dalam dokumen lelangnya, dikutip Jumat (29/12/2023).
Adapun, luas kawasan Sarana Pemerintahan II dilaporkan mencapai 141.121 meter persegi (m2) dengan kondisi lahan yang berbukit. Hal itu menjadi potensi sekaligus kendala dalam perencanaan kawasan.
Sementara itu, kondisi lahan eksisting dilaporkan diselubungi oleh hutan industri dengan pohon homogen eucalyptus, karet dan semak belukar yang ke depannya akan diusahakan untuk dikembalikan menjadi hutan heterogen dengan pohon yang beragam.
"Sumber dana pekerjaan konstruksi rancang dan bangun kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di IKN dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024-2025," jelas PUPR.
Baca Juga
Nantinya, waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi rancang dan bangun kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan II di IKN adalah 450 hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over - PHO).
Adapun, proses pengumuman hasil prakualifikasi lelang akan jatuh pada 25 Januari 2024. Sementara itu, pengumuman pemenang lelang proyek Rp1,7 triliun tersebut rencananya akan dilakukan pada 12 Maret 2024.
