Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggelontorkan bantuan pembiayaan perumahan tahun anggaran 2024 senilai Rp13,72 triliun untuk membangun 166.000 unit rumah subsidi Fasilitas Likuiditas pembiayaan Perumahan (FLPP).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, menuturkan, gelontoran biaya tersebut diperkirakan akan memangkas 1,3% angka backlog kepemilikan rumah sebesar 12,71 juta rumah tangga.
"Pemerintah kembali mengalokasikan investasi program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp13,72 triliun, alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP pada 166.000 unit rumah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap backlog kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Herry saat ditemui Kantor Kementerian PUPR, Kamis (28/12/2023).
Herry menjelaskan, mengacu pada data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, kondisi backlog kepemilikan rumah di Indonesia tercatat mencapai 12,71 juta rumah tangga.
Adapun, backlog kepenghunian tercatat sebesar 6,98 juta rumah tangga. Kemudian, sebanyak 29,56 juta rumah tangga tercatat menempati rumah yang tak layak huni.
"Meskipun persentase backlog terhadap jumlah rumah tangga kian menurun, yaitu sebesar 17,05% di 2021, lalu data Susenas terakhir angkanya juga turun, ini merupakan pekerjaan yang tak mudah dan menjadi tanggung jawab bersama bagi para pemangku kepentingan," jelasnya Herry.
Baca Juga
Oleh karena itu, dia menekankan, ke depan sejumlah pemangku kepentingan diharapkan dapat berkontribusi dan berkomitmen lebih pada kualitas bangunan dan lingkungan yang sehat.
Terlebih, pada 2045 mendatang pemerintah juga sebelumnya telah menargetkan mencapai posisi zero backlog. Mewujudkan hal itu, Herry menilai masih diperlukan suplai rumah layak huni sekitar 1,5 juta rumah per tahun.
"Kalau 2045 harus zero, program harus ditingkatkan. Jadi, berapa programnya untuk membuat dia 0 backlog, kalau hari ini 220.000, BSPS ada 150.000, tapi BSPS untuk yang tidak layak huni, bukan bangunan. Jadi kalau 220.000, ke 2045 masih harus ditambahkan, jadi kalau mau itu (zero backlog) sekitar 1,5 juta (rumah) per tahun," ungkapnya.
