Tren Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Naik dalam 5 Tahun Terakhir

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan tren rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan terus meningkat sejak 2018 hingga 2022, setidaknya naik 15,7% dalam lima tahun terakhir.  

Mengacu dokumen Laporan Tahunan DJP 2022 yang belum lama ini terbit, posisi rasio kepatuhan pada 2018 berada di angka 71,10% yang kemudian pada 2019 naik menjadi 73,06%. 

Pada 2020, kala pandemi Covid-19 melanda, rasio tersebut tetap naik menjadi 77,63%. Penerimaan dari wajib pajak (WP) orang pribadi karyawan atau Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 justru meningkat, baik dari sisi jumlah WP dan penyampaian SPT yang masing-masing menjadi 14,17 juta WP dan 12,1 juta SPT. 

Selanjutnya, pada 2021 rasio penyampaian SPT terus naik ke level 84,07% dan pada 2022 mencapai 86,80%. Meski trennya terus naik, nyatanya jumlah WP, baik badan maupun orang pribadi karyawan mengalami fluktuatif dan cenderung tidak naik signifikan.  

Tercatat, pada 2018 jumlah WP badan di angka 1,45 juta sementara posisi akhir pada 2022 di angka 1,57 juta. Pada periode yang sama, untuk WP orang pribadi karyawan di angka 13,75 juta dan 13,84 juta. 

Adapun, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan kenaikan rasio tersebut diiringi dengan optimalisasi perluasan basis pemajakan, salah satunya dengan tindak lanjut program pengungkapan sukarela (PPS).  

Selain itu, pemerintah juga melakukan ekstensifikasi perpajakan kepada wajib pajak individu yang memiliki penghasilan tinggi beserta grup dan ekonomi digital.  

Suryo melanjutkan melalui penerapan kebijakan prioritas dan strategi di atas, DJP berhasil mencatatkan rekor baru pada 2022 dengan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak selama dua tahun berturut-turut. 

Kinerja kolektif Kanwil dan KPP, yang seluruhnya mampu melampaui target, mendorong kinerja penerimaan pajak nasional 2022 hingga menembus Rp1.716,76 triliun atau 115,61% dari target APBN, serta tumbuh 34,26% (year-on-year/yoy).  

“Performa penerimaan pajak tersebut juga mendorong rasio pajak 2022 kembali ke level double digit 10,39%,” tulisnya dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (13/12/2023).  

Untuk 2023, pemerintah mencanangkan target Rp1.718 triliun dari pajak. Per Oktober 2023, realisasinya telah mencapai Rp1.523,7 triliun atau 88,7% dari target. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan membukukan tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan baru mencapai 80% untuk periode 2023.  Sementara untuk tahun ini target di angka 83% dari jumlah wajib SPT (19,44 juta WP) atau sebanyak 16,1 juta. 

Yon Arsal menyampaikan bahwa capaian tersebut masih jauh di bawah standar internasional yang ditetapkan sebesar 85%.  

“Tingkat pelaporan SPT tahunan kita baru mencapai level 80%, masih di bawah benchmark standar internasional 85%. Tentu ini menjadi PR dan tantangan kita ke depan,” ujarnya. 

Yon menekankan bahwa penerimaan dari pajak menjadi penting karena memiliki porsi terbesar dari total pendapatan. Nantinya, dengan penerimaan pajak yang lebih besar, akan semakin memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan di Tanah Air.