Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan uji coba sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan berlangsung mulai hari ini, Selasa (12/12/2023).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menuturkan, uji coba tersebut tetap bakal digelar meskipun sempat mendapat kritik dari salah satu anggota Komisi VI DPR RI.
"Iya rencananya begitu [tetap tanggal 12 Desember 2023]. Teknologinya akan di uji coba, teknologinya kan tidak bisa langsung was was wes," kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (12/12/2023).
Zainal menjelaskan, kritik penolakan yang disampaikan tersebut justru menjadi pendorong utama dalam mewujudkan proyek MLFF di tanah air.
"Kalau orang mengkritik berarti sesungguhnya orang yang bersangkutan punya perhatian ya kan? Tinggal perhatiannya mau seperti apa? kalau menuju ke yang lebih baik, kenapa tidak kita diskusi?" jelasnya.
Seiring dengan hal itu, saat ini payung hukum dari penerapan MLFF yang tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) telah memasuki tahap harmonisasi.
Baca Juga
Nantinya, usai memasuki tahapan harmonisasi, RPP jalan tol tersebut akan dikirim langsung ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk dilakukan penandatanganan baru nantinya resmi disetujui oleh Presiden.
"Pasti (MLFF) tidak merugikan BUJT, bahkan dulu kalau kita baca background studi, ini sebenarnya menjadikan cost of transaction collection toll lebih efisien. Menarik tol itu kan ada biaya, biaya orang biaya perawatan, kalau dilihat dokumennya itu lebih efisien," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur PT RITS, Gyula Orosz, menjelaskan bahwa pihaknya akan melangsungkan proses uji coba pada sejumlah kendaraan friendly user yang terdiri dari kendaraan dinas, kendaraan Polri, dan salah satu perusahaan taksi di Bali hingga periode Januari 2024.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan hasil optimal, pihaknya optimis sistem MLFF dapat segera diterapkan pada 6 ruas utama di Indonesia.
"Kami akan memperluas sistem kami ke segmen prioritas juga, kami yakin bisa lebih dari enam (jalan tol), tergantung dari pembahasan dan kesepakatan dari kementerian PUPR," tambahnya.
