Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki merespons soal maraknya penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dana konsumtif, alih-alih modal usaha.
Adapun sebelumnya, hasil monitoring dan evaluasi penyaluran KUR 2023 di 23 provinsi, Kemenkop UKM menemukan adanya dana KUR yang disalurkan justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif penerima bukan untuk modal usaha UMKM.
Teten menilai bahwa penyimpangan itu menjadi kesalahan dari pihak perbankan dalam menyalurkan KUR. Dia mengaku telah lama menaruh kecurigaan terhadap fenomena tersebut.
"Ya itu banknya saja yang keliru menyalurkan [KUR], itu yang kita curigai lama," ujar Teten saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Kamis (23/11/2023).
Teten menjelaskan, kecurigaan itu berangkat dari jumlah UMKM penerima KUR yang tidak bertambah signifikan dari tahun ke tahun. Padahal, jumlah KUR yang dialokasikan pemerintah terus ditingkatkan.
"Banknya lebih cari aman. Padahal KUR nya itu kan dibentuk untuk kebutuhan UMKM supaya dapat modal kerja, tapi kalau untuk keperluan orang per orang untuk konsumsi kan itu penyimpangan," tutur Teten.
Baca Juga
Oleh karena itu, Teten menegaskan bahwa seharusnya pihak bank terkait perlu ditindak karena kelalaian dalam menyalurkan KUR.
"Itu banknya harus ditindak, kan salah banknya," ucapnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKop UKM Yulius mengatakan, dari sisi penerima, ternyata sebagian dana KUR yang diterima justru tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha.
"Ada sebagian yang digunakan untuk keperluan lain, seperti renovasi rumah, membeli kendaraan dan lainnya," ujar Yulis dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/11/2023).
Temuan itu didapat usai pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran KUR di 23 provinsi yang melibatkan 1.046 responden dari kalangan debitur KUR dan 182 penyalur KUR.
Yulius menyebut realisasi penyaluran KUR 2023 per 20 November 2023, berdasarkan data SIKP tercatat sebesar Rp218,40 triliun atau sebesar 73,54% dari target sebesar Rp297 triliun kepada 3,93 juta debitur. Dia pun menegaskan, melalui hasil dari monev pelaksanaan KUR 2023 bertujuan untuk menyusun kebijakan ke depan dan pengawasan yang akan diperketat sehingga penyaluran KUR bisa lebih baik lagi.
"Dengan strategisnya program KUR, maka perlu langkah bersama untuk memastikan tercapainya penyaluran atau akses KUR yang mampu memberdayakan UMKM tepat sasaran. Sejalan dengan itu, ranah pengawasan menjadi faktor penting yang perlu digiatkan," katanya.
