Bisnis.com, JAKARTA — PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menargetkan keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban pada Maret 2024.
Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan saat ini perseroan tengah menyiapkan tender 8 paket engineering, procurement, and construction (EPC) utama berkaitan dengan konsep EPC-Financing.
Selain itu, kata Taufik, perseroan turut mengerjakan persetujuan untuk finansial advisor (FA) kepada shareholder, termasuk dengan Rosneft Singapore Pte Ltd.
“Insyallah Maret 2024 FID bisa kita dapatkan,” kata Taufik saat RDP dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Saat ini, KPI turut mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tuban untuk mendukung keekonomian proyek GRR Tuban.
Perseroan saat ini masih mempersiapkan proposal untuk pengusulan pembentukan KEK tersebut dan diharapkan persetujuan KEK dari stakeholder dapat diperoleh pada kuartal I/2024.
Baca Juga
Taufik menambahkan GRR Tuban saat ini membutuhkan pembangunan ruas Jalan Tol ruas Tuban dan Rel Kereta Api dari Babat-Tuban. Selain itu, kata dia, pelebaran jalan dan penguatan jembatan di ruas Gresik-Tuban juga diperlukan untuk menunjang kontruksi nantinya.
“Saat ini sedang kami persiapan proposal KEK dan target disetujui di kuartal 1/2024,” kata dia.
Nantinya, hasil FID itu bakal menjadi penentuan dari nasib salah satu proyek strategis senilai US$13,5 miliar atausetara dengan Rp205,05 triliun tersebut. Adapun, kilang ini bakal memproduksi 300.000 barel minyak per hari (bph) dengan kualitas produk EURO 5.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta kejelasan ihwal investasi Rosneft Singapore Pte Ltd. untuk megaproyek GRR Tuban kepada Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva.
Arifin menuturkan, keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dari perusahaan migas Rusia itu masih sulit dipegang hingga saat ini. Apalagi, rekanan Pertamina untuk proyek GRR Tuban itu mendapat sanksi akibat perang di Ukraina.
“Saya bicara dengan Dubes Rusia untuk komunikasi, Rosneft itu mampu nggak? Masih bisa nggak? kalau enggak kita cari penggantinya begitu,” kata Arifin di Kementerian ESDM.
