.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Center for Strategic and International Studies (CSIS) menuturkan Kemitraan Komprehensif Strategis (CSP) AS-Indonesia dinilai masih belum banyak inisiatif baru, terutama jika dibandingkan dengan Vietnam.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 November 2023 melakukan kunjungan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Pertemuan keduanya menghasilkan beberapa kerjasama baru dalam rangka CSP. Namun CSP AS-Indonesia dinilai kurang konkrit dibandingkan dengan negara tetangga, yakni Vietnam, yang dinilai lebih elaboratif dan lebih terukur.
“CSP dari AS dengan Vietnam itu lebih elaboratif, serta lebih menawarkan hal-hal konkrit dan measurable (terukur) di dalam kesepakatan-kesepakatannya, dibandingkan dengan kesepakatan yang dibuat di Indonesia,” jelas Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, dalam CSIS Media Briefing bertema Menelaah Hasil Pertemuan Bilateral Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden, Kamis (16/11/2023).
Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, Muhammad Habib, menuturkan CSP antara AS-Vietnam memiliki tiga karakter istimewa yang berbeda dengan Indonesia.
Pertama, CSP yang ditawarkan AS kepada Vietnam jauh lebih konkret dalam hal inisiatif tertentu. Hal ini seperti mengembangkan tenaga kerja semikonduktor di Vietnam sendiri dan bahkan sektor publik AS memberikan pendanaan awal sebesar US$2 juta.
Sedangkan CSP Indonesia-AS dari segi semikonduktor, hanya disebutkan akan melakukan comprehensive review, sehingga tidak ada hal-hal yang relatif praktikal dalam kerjasama semikonduktor.
Baca Juga
Kedua, CSP AS-Vietnam jauh lebih spesifik dari segi kurun waktu, seperti terdapat beberapa mekanisme dialog yang disebutkan, seperti dengan kementerian luar negeri kedua negara, hak asasi manusia dan diantara beberapa dialog lainya, mekanisme dialog yang digunakan adalah mekanisme tahunan.
"Sedangkan CSP Indonesia-AS masih menekankan kepada reguler. Artinya memang bisa lebih sering, atau bisa lebih jarang,” tuturnya terkait komunikasi reguler tersebut, seperti sekali dalam dua tahun, atau sekali dalam tiga tahun, dan sebagainya.
Ketiga, CSP AS-Vietnam juga lebih diwarnai atau dihadiri partisipasi dari sektor swasta AS, dibandingkan dengan CSP Indonesia itu sendiri. Contohnya, dalam CSP AS-Vietnam, disebutkan beberapa perusahaan AS melakukan relokasi.
Adapun, Habib menuturkan bahwa CSP AS-Indonesia belum begitu banyak mengubah lanskap kerjasama. Berdasarkan catatan CSIS, kerjasama terbatas pada keamanan empat area, yakni diantaranya keamanan cyber, keamanan maritim, kontra terorisme dan pertahanan.
Padahal, menurutnya Indonesia perlu mewaspadai atau mengantisipasi adanya perubahan lanskap keamanan di tingkat global. “Ada banyak isu-isu sangat penting saat ini yang terjadi secara bersamaan,” tuturnya.
Habib menyebutkan soal konflik terbuka yang terjadi di Ukraina, Gaza, ketegangan di Laut China Selatan, sektor pertahanan dan keamanan, yang berkaitan dengan adaptasi teknologi yang berkembang seperti kecerdasan buatan atau AI, 5G, telekomunikasi, jejaring dan lain-lainnya. Adapun isu terkait perubahan iklim, proliferasi nuklir meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Tak hanya itu, ia juga menuturkan bahwa belum terlihat adanya jaminan dalam bantuan peningkatan kapasitas dari segi banyak hal, bahkan dari isu-isu yang disebutkan.
Menurutnya, CSP Indonesia-AS dinilai masih belum cukup, walaupun sudah ada kerjasama di antara kedua negara di keamanan maritim, seperti membangun fasilitas pelatihan keamanan maritim di Batam.
“Dari segi CSP rasanya masih belum cukup. Masih banyak isu-isu yang bisa dimasukkan atau menjadi bagian kerja sama agar lebih bisa menghargai peningkatan status ini secara substantif,” tuturnya.
Dapat diketahui, alasan perbandingan CSP AS-Indonesia dengan negara tetangga Vietnam adalah keduanya merupakan anggota Asean, sama-sama memiliki CSP dan keduanya merupakan negara dengan perekonomian yang berkembang.
Terkait sejarah, menurutnya kerjasama AS-Indonesia seharusnya lebih erat, karena tidak memiliki sejarah perang seperti AS-Vietnam.
Yose kemudian menuturkan bahwa Vietnam juga aktif untuk melakukan reform. Contohnya, dalam CSP AS-Vietnam, negara ibukota Hanoi tersebut meminta kepada AS untuk melakukan tinjauan terhadap mekanisme pasar mereka.
“Vietnam meminta Amerika untuk mereview regulatory framework mereka, apakah mereka sudah melakukan reformasi yang cukup atau belum terhadap sistem pasar mereka. Apakah sudah sesuai dengan standar Amerika atau belum,” jelasnya.
