Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenkeu Punya Utang Rp16 Triliun ke Bulog, Jokowi Minta Sri Mulyani Lunasi

Menkeu Airlangga Hartarto menekankan bahwa Kemenkeu memiliki utang Rp16 Triliun ke Bulog sehingga Menkeu Sri Mulyani harus segera melunasinya
Airlangga Sebut Menkeu Sri Mulyani Punya Utang ke Bulog dan Harus Dilunasi Segera. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Selasa (3/11/2023) di Gedung Bank Indonesia (BI). JIBI/Maria Elena
Airlangga Sebut Menkeu Sri Mulyani Punya Utang ke Bulog dan Harus Dilunasi Segera. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Selasa (3/11/2023) di Gedung Bank Indonesia (BI). JIBI/Maria Elena

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki utang kepada Perum Bulog hingga Rp16 Triliun.

Airlangga pun mengatakan bahwa utang tersebut merupakan tagihan untuk urusan pengadaan beras cadangan beras pemerintah yang harus dibayarkan oleh kementerian yang dinaungi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu.

"Tadi arahan presiden [Jokowi], bahwa Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," ujarnya kepada wartawan usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Airlangga memaparkan dari Bulog sendiri memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp19,1 triliun.

Perinciannya, dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama membutuhkan Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun. Sehingga total ada Rp19,1 triliun dari kebutuhan tambahan anggaran.

Sejauh ini, stok beras cadangan pemerintah di gudang Perum Bulog jumlahnya sebesar 1,44 juta ton. Jumlah itu bisa bertambah karena pemerintah akan melakukan impor beras kembali.

Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa Pemerintah pun siap menggelontorkan Rp892,48 miliar untuk memperpanjang bantuan pangan kepada penerima manfaat penderita gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau stunting hingga Juni 2024.

“Tadi dibahas bantuan pangan 2024 Pak Presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bantuan pangan tersebut berupa beras 10 kilogram (kg) yang akan diberikan kepada 22.004.077 penerima manfaat. Sementara untuk bantuan stunting untuk 1.446.809 keluarga rawan stunting (KRS) yang dihimpun berdasarkan data BKKBN.

Adapun, bantuan stunting akan mencapai Rp446,242 miliar per tiga bulan. Sehingga totalnya Rp892 miliar di semester I/2024. Airlangga menjabarkan bahwa per September 2023, progres penyaluran bantuan pangan sudah mencapai 94,95 persen, Oktober 2023 94,89 persen, dan November 2023 sebesar 18,45 persen.

Senada, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam ratas, Jokowi meminta agar bantuan sosial yang harusnya selesai pada bulan ini dapat diperpanjang hingga kuartal II/2024

”Jadi akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu, bantuan akan dilanjutkan. [kuotanya pun untuk] hampir 22 juta kurang sedikit, pungkas pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper