"Belum ada omongan itu. Kalau ada penawaran [dari China] mungkin belum terinfo," kata Risal saat ditemui di Stasiun Velodrome Jakarta, Senin (30/10/2023).
Adapun, dia juga mengaku belum mengetahui adanya penawaran bunga pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya yang sebelumnya diklaim Luhut lebih rendah tersebut.
Secara terpisah, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan Indonesia dapat terbebas dari risiko pembengkakan biaya investasi dan cicilan utang asalkan APBN tidak ikut campur.
"Yang jelas itu business to business [B2B] saja, enggak usah ada urusan politik dan ekonomi APBN, nanti kasihan negara. Pokoknya tanpa menggunakan APBN, negara enggak usah cawe-cawe," kata Djoko, Senin (30/10/2023).
Menurut Djoko, proyek-proyek tersebut semestinya sejak awal dikerjakan secara B2B tanpa mengikutsertakan APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (Persero).
"Kalau [anggaran negara] masuk ambruk kita, kalau nanti biaya operasional tinggi ya enggak apa-apa mereka tanggung sendiri, jadi tanpa campur tangan politik dan ekonomi negara, ya silakan B2B," jelasnya.
Baca Juga
Dalam hal ini, dia menuturkan bahwa peran pemerintah untuk mengawasi saja. Djoko pun mewanti-wanti pemerintah agar tidak kembali mempertaruhkan anggaran negara untuk proyek tersebut.
"Jadi untuk berikutnya ini gak usah ada PMN segala. PMN itu lebih baik uangnya untuk bangun infrastruktur di Indonesia bagian timur saja, jangan Jawa terus di bangun," tuturnya.
