Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu membenahi regulasi dan kepastian hukum bagi industri sawit, khususnya yang melibatkan sektor swasta.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Sadino mengatakan permasalahan di industri sawit terlalu banyak, antara lain status lahan, memahami kemitraan, dan kebijakan ego sektoral soal perizinan. Selain itu, tata kelola sawit, penguasaan lahan, penguasaan distribusi lahan, kebijakan satu peta, hilirisasi sawit, hingga kebijakan perdagangan dan distribusi.
"Akibatnya ada perusahaan menjadi terkena masalah hukum padahal produksi dan distribusi ini diserahkan ke swasta," katanya dalam siaran pers, Sabtu (7/10/2023).
Dia menyoroti soal ditetapkannya tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak goreng.
Menurutnya, peristiwa ini menjadi kekhawatiran tersendiri lantaran yang jadi tersangka sebenarnya merupakan perusahaan yang tengah menjalankan kebijakan pemerintah dalam rangka mengendalikan harga minyak goreng di tingkat masyarakat.
Dia menilai kondisi ini perlu disikapi pemerintah lewat pembenahan regulasi, khususnya yang melibatkan sektor swasta. Pembenahan yang dimaksud utamanya adalah dalam hal memberikan kepastian hukum bagi pihak swasta yang terlibat dalam program pemerintah.
Baca Juga
Sadino berpendapat imbas penetapan tersangka atas perusahaan di atas, ada kekhawatiran dari pelaku usaha dalam menjalankan program pemerintah. Mereka akan lebih berhati-hati dalam menjalankan program pemerintah, utamanya bila kebijakan yang mendasarinya berubah-ubah dan berisiko menimbulkan implikasi hukum bagi perusahaan di kemudian hari.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono menuturkan penetapan 3 perusahaan sebagai tersangka korupsi minyak goreng jadi catatan serius bagi kalangan usaha bila di kemudian ada program lain dari pemerintah yang melibatkan pengusaha swasta.
"Ke depan, perusahaan akan sangat berhati-hati agar masalah ini tidak terjadi lagi. Artinya setiap ada kebijakan seperti yang lalu perusahaan akan melihat dulu dampak ke depan bagi perusahaan tersebut," jelas Eddy.
Konsekuensinya, lanjutnya, program yang dijalankan tidak akan bisa cepat dieksekusi karena perusahaan swasta lebih berhati-hati sebelum menjalankan program pemerintah.
