Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menargetkan 1.000 penggilingan rakyat bakal naik kelas pada tahun depan. Salah satu langkah yang digencarkan yakni mendorong akses kredit usaha rakyat (KUR) oleh penggilingan padi berusia tua.
"Jadi [program ini] untuk penggilingan rakyat berumur di atas 15-20 tahun," ujar Syahrul saat ditemui di kantor DPR-RI, Rabu (13/9/2023).
Menurut Syahrul, dengan revitalisasi penggilingan tua, nantinya dapat mendongkrak daya saing penggilingan padi rakyat dengan pabrik beras besar. Tidak hanya itu, teknologi dan kapasitas yang mumpuni bakal meningkatkan kualitas produksi beras di masyarakat.
"Memang ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dalam proses produksi [beras] kita," kata Syahrul.
Syahrul mengatakan pihaknya telah menjamin penyaluran KUR di sektor pertanian, termasuk untuk revitalisasi penggilingan padi rakyat. Dia pun mengklaim bahwa kredit macet KUR di sektor pertanian cenderung rendah.
Misalnya, Syahrul mencontohkan, dari pencairan KUR sektor pertanian sebesar Rp55 triliun (2020) tingkat kredit macet hanya 0,3 persen, KUR sebanyak Rp85 triliun (2021) untuk tahun berikutnya kredit macet hanya 0,6 persen, serta KUR sebesar Rp Rp113 triliun (2022) total kredit macet 0,8 persen. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor pertanian, termasuk penggilingan padi cukup prospektif.
Baca Juga
Dia mengatakan pemerintah tidak bisa terus-terusan memanjakan petani dengan berbagai bantuan. Oleh karena itu, diharap petani dan penggilingan padi rakyat tidak hanya bergantung pada bantuan alat dari pemerintah, melainkan secara masif mengakses KUR.
"Kalau bantuan, rusak sedikit dia kadang-kadang apa itu [tak digunakan lagi].Saya kira kondisi ini [akses KUR] sangat membantu untuk membuat petani dan penggilingan kita bankable," tutur Syahrul.
Selain mendorong adopsi KUR, Kementan juga tetap menganggarkan bantuan alat kepada penggilingan padi rakyat. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Suwandi mengatakan pihaknya tengah memetakan wilayah yang krusial membutuhkan bantuan fasilitas pemrosesan hasil panen padi yang terdiri dari alat penggilingan dan mesin pengering (dryer).
"Jangan sampai naruh penggilingan di daerah yang jenuh sudah ada penggilingan supaya enggak bersaing. Jadi daerah yang membutuhkan bisa melayani petani kan yang masih kurang penggilingannya, kita kasih," tutur Suwandi dalam kesempatan yang sama.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan saat ini revitalisasi alat menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas beras penggilingan padi kecil hingga menghasilkan beras kualitas premium.
"Upgrade seperti ini penting untuk segera diwujudkan," kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (12/9/2023).
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pabrik beras raksasa Wilmar dituding melakukan monopoli harga gabah petani hingga menggilas penggilingan padi kecil. Kendati demikian, Arief membantah dugaan tersebut lantaran menurutnya saat ini stok GKP milik Wilmar Padi Indonesia (WPI) hanya 250 ton, hanya cukup untuk kebutuhan giling beberapa hari ke depan.
"Teman-teman penggilingan padi baik kecil, besar, korporasi swasta juga mengalami penurunan pasokan Gabah Kering Panen (GKP)," ungkap Arief.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (31/8/2023), Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahari menyebut sejumlah alasan korporasi besar menjadi ancaman bagi penggilingan padi kecil. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya transformasi dan modernisasi teknologi penggilingan padi rakyat selama lebih dari 40 tahun.
Sebagian besar penggilingan padi rakyat masih ketinggalan dalam hal teknologi, sehingga kualitas beras yang dihasilkan rendah.
Di sisi lain, teknologi penggilingan padi besar memiliki efisiensi yang tinggi dalam hal produksi. Oleh karena itu, Syaiful membeberkan bahwa selama ini hanya korporasi besar yang menikmati keuntungan paling banyak dari produksi beras.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
