Bisnis.com, JAKARTA - Ombudsman RI meminta pemerintah melakukan revitalisasi buntut dugaan adanya monopoli harga gabah petani oleh salah satu perusahaan penggilingan besar.
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika memandang bahwa harga beli yang tinggi tidak seharusnya langsung dihakimi sebagai tindakan monopoli harga. Sebaliknya, Yeka justru menyayangkan ketidakhadiran pemerintah dalam menata industri penggilingan padi dalam negeri.
Musababnya, petani tentu menginginkan hasil produksinya dihargai lebih baik dan sistem pembayaran dilakukan secara tunai seperti yang dilakukan perusahaan penggilingan bermodal besar.
Selain itu, perusahaan besar memiliki teknologi yang tinggi dan efisien. Sedangkan penggilingan rakyat kebanyakan memiliki mesin tua yang tidak efisien.
"Industri penggilingan padi di Indonesia memerlukan revitalisasi. Mesin mereka kebanyakan mesin tua dan tidak efisien. Ujung-ujungnya, pelayanan terhadap petani makin buruk," kata Yeka, dikutip Kamis (31/8/2023).
Di sisi lain, Yeka mengatakan persaingan usaha justru berpotensi meningkatkan kualitas layanan pengusaha penggilingan padi terhadap petani. Karena itu, pemerintah diminta tidak abai terhadap program revitalisasi penggilingan padi rakyat.
Baca Juga
"Jika tidak, semakin tertinggal jauh industri penggilingan padi Indonesia dibandingkan negara produsen padi lainnya," tuturnya.
Ketua Umum Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahari menyebut sudah lebih dari 40 tahun tidak ada transformasi dan modernisasi teknologi rice mill di Indonesia.
Sebagian besar penggilingan padi rakyat menghasilkan beras dengan kualitas rendah. Imbasnya, penggilingan padi rakyat tidak bisa bersaing dengan pabrik penggilingan padi modern.
Menurutnya, sejauh ini pemerintah hanya fokus kepada penambahan luas lahan dan peningkatan produksi. Alih-alih memikirkan teknologi pasca panen padi seperti dryer dan rice mill.
"Pembiaran oleh pemerintah atas keterbelakangan teknologi yang dialami para penggilingan padi rakyat tersebut sama saja memberikan karpet merah bagi hadirnya konglomerasi industri beras," imbuh Syaiful.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
