Saat ini, kata Perry, kebijakan makroprudensial longgar dilakukan untuk memastikan nilai tukar dan inflasi terjaga namun mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu antara lain melalui insentif likuiditas juga terus ditempuh sehingga mendorong perbankan menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas, termasuk ke sektor terkait hilirisasi, pertanian, dan UMKM pangan.
Kebijakan di bidang sistem pembayaran juga terus diakselerasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui perluasan fitur QRIS transfer, tarik, dan setor tunai (Tuntas), kerja sama di tingkat kawasan Asean, mendukung penyaluran bansos melalui elektronifikasi transaksi keuangan daerah.
“Kami juga menggerakkan seluruh 46 kantor perwakilan BI untuk berkoordinasi erat dengan Pemda dalam pengendalian inflasi melalui pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerja sama antar daerah, kelancaran distribusi, koordinasi dan komunikasi, serta digitalisasi data,” kata Perry.
Perry mengungkapkan sinergi kebijakan dalam pengendalian inflasi pangan ditempuh melalui lima langkah kebijakan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Pertama, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar guna mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya," ujarnya.
Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
Baca Juga
Ketiga, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama untuk memperkuat kerja sama antardaerah.
Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
Kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Perry mengatakan arahan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan guna terus menjaga inflasi agar tetap rendah, di tengah tantangan yang masih mengemuka.
Perkembangan terkini menunjukkan inflasi nasional menurun cepat sehingga Juli 2023 tercatat 3,08 persen (year-on-year/yoy) dan telah kembali dalam kisaran sasaran 3,0±1 persen. Kondisi ini membuat inflasi Indonesia menjadi yang terendah di antara negara anggota G20.
"Oleh karena itu, InsyaAllah tahun depan inflasi terkendali di 2,5±1 persen," jelas Perry.
Inflasi sendiri telah menjadi perhatian serius pemerintahan Joko Widodo sejak awal menjabat. Jokowi menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
