Bisnis.com, BADUNG - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki membeberkan bahwa Asean menjadi sasaran empuk perdagangan lintas batas atau cross border. Sejumlah faktor menjadi pemicu maraknya perdagangan lintas batas dari negara di luar kawasan.
Menurut Teten, Asean memiliki pasar yang luas, sumber daya melimpah, dan potensi industri yang besar. Selain itu, jumlah penduduk Asean yang besar juga disebut menjadi faktor pendorong negara lain tergiur melalukan perdagangan lintas ke kawasan Asean. Terlebih, pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asean juga berada di atas rata-rata global, yaitu sebesar 5 persen.
"Dengan jumlah penduduk [Asean] sebesar 679 juta jiwa [setara 8 persen dari populasi dunia], Asean menghadirkan pasar yang sangat menjanjikan bagi dunia," ujar Teten dalam Sixth Asean Inclusive Business Summit 2023 di kawasan Nusa Dua, Rabu (23/8/2023).
Melihat potensi dan risiko itu, Teten mendorong agar negara anggota di kawasan dapat bekerja sama mendukung UMKM dan menjadikan Asean sebagai pusat produk UMKM dunia. Salah satunya dengan menawarkan peluang sinergi ekspor - impor produk barang dan jasa antarnegara Asean.
"Semua negara Asean harus menyediakan data yang akurat untuk dan dari UMKM," tuturnya.
Lebih lanjut, Teten menekankan bahwa penguatan ekosistem digital bagi UMKM juga diperlukan melalui penguatan literasi digital. Musababnya, penguatan ekosistem digital UMKM diklaim sebagai upaya menciptakan kesetaraan dalam lokapasar (e-commerce) dan mencegah praktik predatory pricing dari produk impor legal maupun ilegal.
Baca Juga
Asean, kata Teten, harus memastikan bahwa masyarakatnya mendukung produk lokal dan regional. Hal itu seiring dengan kondisi Asean didominasi oleh kelas menengah yang berkembang pesat dengan daya beli yang tinggi.
"Kita harus meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM, mulai dari produk hingga model bisnis," katanya.
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan tengah merevisi Permendag No.50/2020 untuk membatasi peredaran produk impor melalui cross border. Nantinya, produk impor dengan harga di bawah US$100 (sekitar Rp1,5 juta) bakal dilarang diperdagangkan secara lintas batas di platform pasar digital.
