Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra angkat bicara terkait rencana merger yang melibatkan entitas Garuda Group, GIAA dan Citilink, serta Pelita Air.
Irfan menjelaskan, hingga saat ini proses diskusi terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut masih terus berlangsung intensif. Oleh karena itu, Garuda Indonesia Group akan mendukung dan memandang positif upaya wacana merger tersebut yang tentunya akan dilandasi dengan kajian outlook bisnis yang prudent.
Menurut Irfan, rencana pengembangan tersebut masih berada dalam tahap awal. Dia menjelaskan, Garuda Group dan pihak terkait lainnya tengah mengeksplorasi berbagai peluang sinergi bisnis secara mendalam yang dapat dihadirkan untuk bersama-sama dapat mengoptimalkan aspek profitabilitas kinerja.
“Pengembangan tersebut diharapkan sekaligus memperkuat ekosistem bisnis industri transportasi udara di Indonesia guna membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Irfan melalui keterangan resminya, Selasa (22/8/2023).
Irfan melanjutkan, hal tersebut turut menjadi sinyal positif bagi upaya penguatan fundamental kinerja perusahaan, khususnya pascarestrukturisasi yang terus dioptimalkan melalui berbagai langkah akseleratif transformasi kinerja bersama pelaku industri aviasi Indonesia.
Adapun, Garuda Group akan terus menyampaikan proyeksi dari proses merger ini secara berkelanjutan jika terdapat tindak lanjut penjajakan yang lebih spesifik atas realisasi rencana strategis tersebut.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, rencana merger merupakan salah satu upaya agar biaya logistik di Indonesia terus menurun sehingga semakin meringankan dunia bisnis. Dia mendorong efisiensi terus menjadi agenda utama pada perusahaan-perusahaan milik negara.
Dia menjelaskan, Indonesia masih kekurangan sekitar 200 pesawat. Perhitungan itu diperoleh dari perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia.
Erick memaparkan, terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik di AS. Pesawat-pesawat tersebut melayani sekitar 300 juta penduduk AS yang memiliki rerata pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai US$40.000.
Sementara itu, di Indonesia terdapat 280 juta penduduk yang memiliki PDB US$4.700. Hal tersebut berarti Indonesia membutuhkan 729 pesawat.
"Padahal sekarang, Indonesia baru memiliki 550 pesawat. Jadi perkara logistik kita belum sesuai," ujar Erick.
