Bisnis.com, JAKARTA - Kendati hanya memiliki panjang 54 kilometer (Km), pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) tidaklah mudah. Konglomerat yang telah bergonta-ganti pada proyek itu pun tercatat belum dapat menyambungkan keseluruhan ruas.
Nyatanya, sejak 26 tahun ditetapkannya pemenangnya lelang proyek itu, baru sekitar 27,25 km saja panjang jalan tol yang telah selesai dan dioperasikan.
Dilansir laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pada 1997, kali pertama pemerintah menetapkan pemenang investasi pembangunan jalan tol yang digadang-gadang mengatasi kemacetan di jalur Jakarta hingga Sukabumi.
Ruas Jalan Tol Bocimi seolah menjadi magnet bagi konglomerat-konglomerat di Tanah Air. Selama perjalanannya, ruas tol itu pernah dipinang oleh 3 konglomerat.
Adalah PT Bukaka Teknik Utama, perusahaan yang merupakan bagian konglomerasi Kalla Group ditetapkan sebagai pemenang dalam lelang proyek jalan tol itu bersama dengan konsorsiumnya.
Dalam konsorsium itu, Bukaka Teknik Utama menggenggam 35 persen, PT Graha Multitama Sejahtera 32,5 persen, dan PT Karya Perkasa Insani menguasai 32,5 persen saham PT Trans Jabar Tol, pengelola Jalan Tol Bocimi.
Baca Juga
Penandatangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) baru dilakukan 10 tahun setelah penetapan pemenang lelang atau pada 2007.
Dengan penandatangan PPJT itu tidak serta-merta membuat proyek Jalan Tol Bocimi langsung digarap, proses pencanangan atau groundbreaking proyek itu baru dilakukan pada April 2011.
Pada saat yang sama, terjadi perubahan struktur kepemilikan saham. Kongsi Bakrie masuk sebagai pengendali utama pada proyek itu setelah mencaplok saham Trans Jabar Tol.
Grup Bakrie menjadi pemegang saham pengendali atas PT Trans Jabar Tol. Komposisi pemegang saham kala itu adalah Bakrie Toll Road 60 persen, PT Marga Sarana Jabar 25 persen, dan PT Bukaka Teknik Utama 15 persen.
Dengan perubahan struktur kepemilikan saham itu, proses groundbreaking lagi-lagi dilakukan. Kali ini, groundbreaking kedua dilakukan pada Desember 2011.
Namun, konstruksi proyek masih tak kunjung dilakukan meski sudah dilakukan dua kali proses groundbreaking.
Seakan menjadi harapan baru setelah mangkrak hampir satu dekade, Hary Tanoesoedibjo masuk ke proyek tersebut dengan mengambilalih kepemilikan saham Bakrie di PT Bakrie Toll Road melalui PT MNC Toll Road pada 2014.
Dari deretan konglomerat yang mengambilalih pengusahaan Jalan Tol Bocimi, belum satu pun yang benar-benar dapat merealisasikan konstruksinya.
Pada 2015, PT Waskita Karya Tbk. melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) secara bertahap mengambil alih kepemilikan jalan tol yang dikuasai MNC Toll Road.
Pengambilalihan dilakukan dengan cara membentuk perusahaan patungan antara MNC dan Waskita yang diberi nama MNC Trans Jawa Toll Road.
Groundbreaking Jalan Tol Bocimi untuk ketiga kalinya dilakukan pada 9 Februari 2015 yang dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan CEO MNC Hary Tanoesoedibjo.
Waskita terus memperbesar porsi kepemilikan sahamnya di Jalan Tol Bocimi. Perusahaan pelat merah itu tercatat memiliki 99,9 persen saham Trans Jabal Tol melalui anak usahanya Waskita Toll Road.
Terancam Mangkrak Lagi
Perjalanan panjang pembangunan Jalan Tol Bocimi akhirnya dapat sedikit dituntaskan pada 2018 dengan diresmikanya Seksi 1 Ciawi-Cigombong sepanjang 15,3 km oleh Presiden Joko Widodo.
Lima tahun berselang, Jokowi kembali meresmikan Jalan Tol Bocimi untuk Seksi 2 Cigombong-Cibadak yang memiliki panjang 11,9 km.
Setelah hampir setengah panjang Jalan Tol Bocimi beroperasi, tantangan kembali menghadang terhadap penyelesaian ruas tersebut.
Pasalnya, Waskita sebagai operator Jalan Tol Bocimi gagal mendapatkan suntikan pendanaan dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun.
Hal itu terungkap melalui keterbukaan informasi Waskita menyebutkan pembatalan PMN tersebut tertuang dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S410/MBU/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Pembatalan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 PT Waskita Karya.
Pembatalan PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun didasarkan pada persetujuan Komite Privatisasi lewat surat Nomor EK.5/126A/M.EKON/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.
Proses Rights Issue/Privatisasi perseroan pun tidak dilanjutkan. Meski pembatalan itu berdampak pada rencana kerja perseroan, manajemen Waskita menyatakan akan berkomitmen untuk tetap menyelesaikan berbagai proyek yang masih dikerjakan dengan mencari sumber pendanaan alternatif lainnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3 triliun yang seharusnya diserahkan kepada Waskita Karya dialihkan kepada Hutama Karya.
“Kita sudah sampaikan PMN dialihkan ke Hutama Karya, dari situ Hutama Karya mengambil aset yang ada di waskita,” katanya kepada Wartawan, Senin (7/8/2023).
Rencana pengalihan pekerjaan pembangunan ruas Jalan Tol Bocimi dari Waskita Karya kepada Hutama Karya masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian PUPR.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, pihaknya siap untuk mengambil alih pekerjaan proyek infrastruktur tersebut, kendati rencana penyelesaian ruas Tol Bocimi Seksi 3 masih dibahas oleh Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN dengan konsep penugasan oleh pemerintah.
"Untuk pelaksanaan konstruksi diharapkan dapat dimulai pada pada kuartal I/2024," kata Tjahjo kepada Bisnis, Senin (7/8/2023).
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rencana partisipasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang merupakan BUMN di bawah Kemenkeu dalam pembangunan Jalan Tol Bocimi.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan PT SMI masih mengkaji bersama Trans Jabar Tol yang merupakan bagian dari Waskita Toll Road, anak usaha dari Waskita Karya terkait potensi partisipasi.
"Saat ini PT SMI sedang melakukan kajian dan koordinasi dengan PT TJT terkait dengan potensi untuk berpartisipasi," kata Prastowo kepada Bisnis, Selasa (8/8/2023).
