Bisnis.com, JAKARTA - Kelangkaan ban alat berat yang tengah terjadi ditenggarai oleh ulah spekulan tambang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan tak sedikit importir produsen ban tambang yang mengambil kesempatan untuk mengimpor di luar kepentingan bisnisnya.
"Importir produsen di tambang ini banyak sekali spekulan atau yang memanfaatkan izin tambangnya untuk bisnis," kata Aziz kepada Bisnis, Rabu (9/8/2023).
Aziz menjelaskan, importir produsen memiliki izin untuk melakukan impor barang sebesar 10 persen dari total produksi. Hal ini dilakukan untuk menahan laju impor, namun nyatanya izin tersebut kini dimanfaatkan oleh para spekulan.
Menurutnya, terdapat banyak spekulan dari perusahaan tambang yang mendapatkan izin sebagai importir produsen padahal belum mulai operasional dan bahkan tidak memiliki perencanaan bisnis yang jelas. Adapun, izin tersebut didapatkan dari 'akal-akalan' operasional lahan dari spekulan tersebut.
"Dia membuat izin tambang itu bukan untuk mengoperasikan tambang tapi untuk dagang, jadi bukan hanya ban, lain-lainnya seperti mesin-mesin juga banyak kaya gini yang kejadian di Indoensia, karena kurang pengawasan pemerintah," jelasnya.
Baca Juga
Namun, dia melihat pemerintah mulai berupaya mengantisipasi dengan memperketat izin importir produsen. Pemerintah lebih memperketat pengawasan dengan meminta kejelasan tentang neraca komoditas, produksi, lokasi, kebutuhan barang, dan perencanaan dalam setahun.
Di sisi lain, Aziz mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengizinkan impor.
Pada saat yang sama, PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) saat ini sudah memproduksi ban tambang, kendati jenis produk yang dibuat baru mencakup ban ring 24, meski belum dapat memproduksi ukuran ring 36.
Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indoensia (APBI) mengeluhkan stok ban untuk alat berat yang tengah dalam kondisi kritis, sehingga mengganggu operasional hulu tambang.
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan isu tersebut kepada pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pihaknya menunggu langkah dari pemerintah.
“Isu ini sudah disampaikan sejak beberapa bulan, pemerintah kabarnya sedang follow up kami harapkan bisa segera tuntas,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (8/8/2023).
Hendra kemudian menjabarkan bahwa saat ini stok ban untuk alat berat sudah mendekati fase kritis. Hal ini dikarenakan tidak terdapat stok impor untuk ban sejak awal Januari lalu.
Dia mengungkapkan jika masalah ini berlanjut produksi dari pengoperasian tambang akan terganggu. “Jika tidak ada penyelesaian, per September beberapa alat berat tidak bisa beroperasi, berarti operasi produksi bisa berkurang,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
