Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) mengingatkan pemerintah agar terus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan antisipasi dampak El Nino, terutama sepanjang periode 2023.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menjelaskan fenomena El Nino akan memberikan tekanan lebih besar terhadap pemangku kebijakan dalam menentukan waktu yang tepat terkait realisasi masuknya beras impor, demi menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun konsumen.
“Melihat tren produktivitas padi nasional di awal tahun ini, sampai akhir tahun seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. El Nino dampaknya lebih serius di awal tahun depan,” ujarnya, Senin (7/8/2023).
Pasalnya, Sutarto menjelaskan fenomena El Nino yang tengah mencapai puncaknya pada bulan ini sampai Oktober 2023, secara umum akan membuat beberapa wilayah mengalami kemunduran waktu tanam, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas panen raya sampai awal 2024.
Gejolak akan bertambah apabila potensi penurunan produktivitas panen pada kuartal III/2023 ini benar-benar terjadi. Baik karena gagal panen akibat El Nino secara langsung, maupun karena fenomena teknis seperti kelangkaan pupuk.
“Teman-teman di lapangan mengungkap ada kecenderungan produktivitas di musim kedua dan kemarau ini rendah, harus disiasati dengan berbagai cara supaya tetap bagus. Selain itu, masalah pupuk itu juga dampak kondisi global. Hal-hal ini bikin biaya produksi petani naik,” jelasnya.
Baca Juga
Alhasil, menurutnya pemerintah harus memastikan cadangan stok mencukupi jelang akhir tahun dengan mengutamakan penyerapan dalam negeri, namun tetap diiringi pengadaan luar negeri secara terukur di waktu yang tepat.
Jangan sampai masuknya beras impor pada momen yang tidak tepat justru memperparah gejolak secara lebih signifikan, ketimbang dampak El Nino itu sendiri.
“Karena kalau petani yang benar, pasti membaca situasi dengan cara menyimpan stok. Selain itu, saat ini penggilingan padi di Indonesia sedang dalam kondisi berlebih, sehingga kalau produksi terganggu, perebutan semakin kencang, dan akhirnya berpengaruh terhadap harga,” tambahnya.
Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pengadaan beras luar negeri sebesar 2 juta ton hanya diperuntukkan untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Pemerintah mengupayakan impor dilakukan secara terukur, serta tidak masuk ke pasar komersial sehingga dapat mengakibatkan terganggunya harga beras di tingkat petani. Terkini, realisasi impor beras yang masuk baru mencapai 500.000 ton.
Sementara itu, pemerintah juga menugaskan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap beras dalam negeri sebesar 2,4 juta ton.
Realisasi penyerapan beras dalam negeri sampai awal Juli 2023 mencapai 701.000 ton, di mana sebagian besar telah digelontorkan untuk program pemerintah terkait bantuan sosial (bansos) pangan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat.
