Bisnis.com, JAKARTA - International Migrants Alliance meminta pemerintah, swasta, dan perbankan untuk tidak mengenakan biaya saat melakukan pengiriman uang atau remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengingat upah yang diterima pekerja migran terbilang kecil.
Menurut Ketua International Migrants Alliance Eni Lestari, perbankan tidak akan mengalami kerugian dan dapat mencari keuntungan dari pihak lain di luar pekerja migran.
“Ada usulan, dalam berkirim remitansi biaya dikosongkan, zero cost. Apakah tidak bisa? Bisa. Apakah berarti perbankan rugi? Tentu tidak, mereka bisa mencari keuntungan dari pihak lain,” kata Eni dalam konferensi pers ‘Buruh Migran Pertanyakan Manajemen Remitansi’ di Kantor Human Rights Working Group, Senin (10/7/2023).
Eni mengatakan, perbankan tidak laik mencari keuntungan dari pekerja migran, mengingat gaji pekerja migran yang sedikit.
Riset The Lives of Migrant Remittances yang dipaparkan Dosen School of Public Health University of Alberta Kanada Denise L. Spitzer menyebutkan, gaji bulanan rata-rata di Hong Kong menurut data 2020 sebesar $4.410 HKD atau setara US$564.
Dari pekerja yang disurvei, sebanyak 88,7 persen pekerja mengirim remitansi bulanan dan median dari orang-orang ini mengirimkan sebanyak $2.500 HKD atau setara US$322 atau 50 persen dari gaji mereka.
Baca Juga
Upah para pekerja migran di Hong Kong tersebut, kata Eni tak pernah naik sejak Covid-19, sementara inflasi terus naik.
Menurut hasil riset The Lives of Migrant Remittances kepada 966 pengguna remitansi yang teridentifikasi, uang remitansi dari para pekerja migrain paling besar digunakan untuk makanan dan biaya sekolah.
Dari temuan ini, diketahui juga bahwa pada praktiknya fokus remitansi ini hanya digunakan untuk bertahan dibandingkan berinvestasi.
Eni juga mengatakan bahwa PMI harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk keluar negeri, bahkan setara 6-7 bulan gaji. Padahal, janji awalnya tidak demikian.
Selain itu, pemerintah disebut tidak memberikan subsidi ketika PMI meminta subsidi untuk pulang ke Tanah Air akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah juga disebut tak memiliki dana saat PMI meminta subsidi tiket kepulangan bagi mereka yang tidak memiliki dokumen.
“Makanya kami pertanyakan apa itu pahlawan devisa ketika imbal baliknya tidak setara sama sekali,” ujarnya.
