Bisnis.com, JAKARTA – Rekomendasi 'ngawur' yang pernah diberikan Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF) ternyata tak hanya dirasakan Indonesia. Ternyata, Yunani yang berjuluk Negeri Para Dewa pernah merasakannya.
Rekomendasi IMF kepada pemerintah Indonesia terkait dengan penghapusan larangan ekspor komoditas mineral mentah rupanya berbuntut panjang.
Rekomendasi itu menuai kecaman keras dari para menteri di jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mulai dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.
Dalam konferensi pers pekan lalu, Bahlil menyebut rekomendasi dari IMF terkait kebijakan pemerintah bukanlah barang baru. Saat krisis moneter 1998, IMF merupakan lembaga yang merekomendasikan resep pemulihan ekonomi Indonesia.
“[Saat 1998] IMF merekomendasikan pertama industri-industri kita ditutup, contoh Dirgantara [PT Dirgantara Indonesia]. Bansos-bansos ditutup akibatnya daya beli masyarakat lemah. Di situlah cikal-bakal terjadinya deindustrialisasi,” ujarnya.
Hasilnya, kata Bahlil, rekomendasi ngawur yang disarankan IMF justru membuat pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat. Dia bahkan mengibaratkan Indonesia yang seharusnya hanya dirawat inap justru, masuk unit perawatan intensif atau ICU.
“IMF sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita ke ruang rawat inap, [dan] dia memasukan kita ke ruang ICU? Ibarat orang sakit harusnya enggak operasi total, kemudian operasi total, terus gagal,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia geram ketika IMF kembali merekomendasikan pemerintah untuk menghapus pelarangan ekspor mineral mentah. Bahlil secara tegas juga meminta kepada lembaga tersebut untuk tidak mencampuri kebijakan pemerintah Indonesia.
Dia juga secara tegas menolak rekomendasi IMF dan memastikan kebijakan larangan ekspor komoditas untuk mendorong hilirisasi akan terus dijalankan oleh pemerintah Indonesia.
“Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan akan menjadi prioritas negara,” ujar Bahlil.
Negeri Para Dewa
Berangkat dari pernyataan Bahlil Lahadalia, rupanya IMF juga pernah memberikan rekomendasi keliru kepada Negeri Para Dewa alias Yunani kala dilanda krisis ekonomi pada akhir 2009.
