Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan pilot project hunian vertikal pertama yang akan menerapkan skema Staircasing Shared Ownership (SSO) untuk mempermudah kepemilikan hunian bagi masyarakat di perkotaan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan pihaknya masih mencari stakeholder yaitu lembaga keuangan dan pengembang syariah untuk menerapkan SSO.
Pasalnya, skema SSO atau kepemilikan bertahap ini kemungkinan dapat diterapkan dengan mengadaptasi akad syariah Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).
"Kalau SSO yang paling siap itu untuk syariah, secara produk kita sudah konsultasi ke dewan syariah, prinsipnya siap. Tinggal kita cari pilot project, cari rumah vertikal yang mau dijual, nanti kita padukan," kata Herry saat ditemui Bisnis beberapa waktu lalu, dikutip Senin (26/6/2023).
Namun, Herry mengakui masih ada kendala terkait proses perizinan skema pembiayaan perumahan yang memerlukan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam hal ini, pihaknya perlu berkoordinasi dan meminta restu ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Konsep produk sudah, yang perlu kita cari rumah vertikal yang mau dijual, sama izin dari Kemenkeu tentunya untuk menggunakan uangnya [alokasi FLPP] dari konsep ini," ujarnya.
Baca Juga
Untuk diketahui, skema SSO merupakan salah satu skema pembiayaan yang tengah digodok pemerintah untuk menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal.
Skema tersebut merupakan perluasan dari program FLPP yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Target FLPP yang disalurkan pada 2023 sebanyak 229.000 unit dengan anggaran Rp25,18 triliun. Sementara itu, pembiayaan Rumah Tapera sebanyak 12.072 unit senilai Rp1,53 triliun.
Dalam hal ini, pemerintah membidik anggaran FLPP dapat tersalurkan kepada 50.000 pekerja mandiri, melalui program Tapera, termasuk potensi penerapan skema SSO.
Sebagai informasi, staircasing ownership atau kepemilikan rumah bertahap menggunakan konsep share to equity. Artinya, kepemilikan rumah dibagi dua antara konsumen dengan penjual rumah selama masa cicilan berlangsung.
Skema tersebut dapat membuat cicilan yang harus dibayarkan konsumen lebih kecil, kendati mereka juga perlu membayar sewa kepada pengembang. Namun, Herry menegaskan skema ini jauh lebih murah daripada KPR pada umumnya.
"Jadi KPR-nya kita bagi, pertama KPR-nya 25 persen sehingga cicilan KPR-nya 25 persen dari harga yang semula, tetapi di 75 persennya ini harus sewa," ujar Herry.
Herry menilai skema ini akan menjangkau masyarakat dengan pendapatan Rp5 juta per bulan. Adapun, tenornya disebutkan sampai dengan 30 tahun dengan pembagian 10 tahun pertama suku bunga flat, 10 tahun kedua dan ketiga pengurangan suku bunga.
Skema ini juga dinilai dapat menguntungkan bagi developer rumah dengan target masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasalnya, imbal hasil dari staircasing ownership bisa mencapai 2,5 persen per bulan, dengan kata lain lebih tinggi dari skema FLPP sebesar 0,5 persen per bulan.
Adapun, sasaran dari skema SSO adalah masyarakat yang berada pada Desil 4 (penghasilan sekitar Rp3,9juta – Rp3,8juta), Desil 5 (penghasilan sekitar Rp4juta – Rp4,6juta) dan Desil 6 (penghasilan sekitar Rp4,7juta – Rp5,6juta).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
