Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan perumahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan digunakan untuk tempat tinggal pekerja konstruksi, ASN/Polri, hingga jabatan menteri.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya memiliki tiga proyek pembangunan hunian di IKN dengan total anggaran mencapai Rp10,5 triliun.
"Jadi yang diamanatkan kepada Ditjen Perumahan ada tiga. Pertama, ada rusun pekerja konstruksi 22 tower dengan fasilitas penunjang lengkap untuk 10.000-16.000 orang," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip Rabu (14/6/2023).
Dia menjelaskan, hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN telah selesai dibangun pada Maret 2023 lalu. Kini, HPK telah ditempati oleh 4.000 tenaga kerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Adapun, HPK dibangun secara multi years contract (MYC) 2022 - 2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Adapun, nilai anggaran pembangunannya sebesar Rp596,52 miliar, di mana alokasi anggaran pada 2023 sebesar Rp124,9 miliar.
"Realiasi fisik sudah diselesaikan tapi keuangan memang belum kami bayar 100 persen, menunggu audit pembayaran yang dilakukan BPKP, semoga dalam 1 minggu ke depan bisa dibayar," ujarnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, pembangunan rusun HPK tersebut telah dimulai sejak 29 Agustus 2022. Adapun, proses pengerjaannya dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE)- PT Adhi Karya (Persero) Tbk, KSO.
Di proyek ini, WEGE mengerjakan pekerjaan design and build, landscape dan hardscape. Dari 22 tower, WEGE mengerjakan 12 tower dengan menggunakan teknologi modular sebanyak 1.739 unit.
Pembangunan HPK di IKN dilaksanakan berdasarkan amanat Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya program perumahan di IKN, dia berharap investor akan ikut masuk menanamkan modal.
"Diharapkan juga akan masuk sejumlah investor misalnya para pengembang perumahan untuk berinvestasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat," ujarnya.
Proyek selanjutnya adalah pembangunan rumah tapak menteri yang dilaksanakan secara MYC 2022 - 2024 sebanyak 36 unit dengan anggaran Rp520,46 miliar. Konstruksi infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh PT Adhi Karya-Ciriajasa, KSO.
Saat ini, pihaknya tengah membangun rumah contoh di Persil 105 dan pembangunan nursery tanaman untuk penghijauan. Adapun, progres pembangunannya saat ini mencapai 11 persen.
"Jumlah rumah tapak menteri yang akan dibangun di Persil 105 sebanyak 12 unit di atas lahan 9,1 hektare dan Persil 104 sebanyak 24 unit di atas lahan 10,6 hektare," terangnya.
Lebih lanjut, Iwan juga mendorong pembangunan hunian ASN dan Hankam sebanyak 47 tower rusun. Saat ini, tengah dilaksanakan pemaketan 47 tower rusun sebanyak 6 paket.
"Kami ditugaskan untuk membangun rusun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 47 tower dengan pagu anggaran Rp9,4 triliun secara MYC 2023-2024 dimana alokasi tahun ini 3,7 triliun," tandasnya.
Diluar APBN, dalam catatan Bisnis, Badan Otorita IKN telah memberikan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau letter to proceed kepada enam investor yang akan menggarap proyek hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN Nusantara senilai Rp47 triliun.
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, dana yang dikeluarkan untuk pembangunan hunian ASN di IKN berasal dari APBN dan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Untuk yang perumahan target 17.000 [untuk ASN] dari pemerintah kan untuk membangun itu Rp9,4 triliun. Ada lima perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip, enam sebetulnya, tapi yang satu belum bisa diekspos," kata Dhony kepada wartawan.
Lima perusahaan yang mulai menanamkan modalnya, yakni PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA). Perusahaan tersebut akan mulai membangun enam menara rumah susun senilai Rp1,67 triliun.
Kemudian, ada Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara) dengan investasi sebesar Rp30,8 trilliun unutk membangun 60 menara rusun.
Selanjutnya, Korean Land and Development 23 unit menara rusun senilai Rp8,65 triliun, konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. (Triniti) menanamkan modal Rp1,8 triliun untuk mengerjakan 7 tower dan PT Nindya Karya (Persero) mengucurkan investasi Rp1,42 triliun untuk membangun delapan tower.
Sementara itu, satu investor lainnya belum dapat diungkap ke publik. Namun, Dhony menyebut investor tersebut kemungkinan merupakan konsorsium lokal dan asing. Adapun, dia menjelaskan akumulasi total investasi dari enam perusahaan tersebut mencapai Rp47 triliun.
"Ini sudah hampir Rp50 triliun [dari KPBU] nilai investasinya untuk perumahan saja. Iya, sekitar Rp47 triliun [dari 6 perusahaan]," ujarnya.
