Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti masih minimnya akses transportasi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah persiapan perpindahan ibu kota. Berbeda dengan Jakarta yang telah memiliki beragam moda transportasi.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur perlu dibarengi dengan kajian matang terkait kesiapan transportasi. Menurutnya, akses transportasi menjadi kunci agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru berjalan efektif dan tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat.
Jika pusat pemerintahan pindah ke IKN, sebagian besar pihak yang memiliki kepentingan langsung, seperti perusahaan besar, BUMN, dan DPR, akan bergantung pada transportasi udara atau laut.
“Jika diasumsikan ada 2 juta orang yang berkepentingan langsung ke IKN dan harga tiket pesawat Rp 1,5 juta, maka biaya transportasi bisa mencapai Rp 3 triliun per hari. Pulang-pergi menjadi Rp 6 triliun per hari, ditambah akomodasi Rp 2 triliun per hari. Totalnya Rp 8 triliun per hari atau Rp2.920 triliun per tahun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (11/8/2025).
Terlebih, Bambang juga menggarisbawahi keterbatasan kapasitas transportasi udara. Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang dengan total daya angkut sekitar 360 ribu penumpang per hari, masih jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang.
Sementara Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat atau sekitar 45.000 penumpang per hari, sedangkan bandara IKN sendiri hanya menampung sekitar 600 penumpang per hari.
Baca Juga
Belum lagi masyarakat dari wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan menuju ke IKN. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan terkait ketersediaan transportasi angkutan penumpang.
Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra tersebut berharap, pembangunan IKN memperhatikan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh sehingga mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin.
“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik, agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” tutupnya.
Adapun, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap bahwa kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga pengujung masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya pada 2028 bakal mencapai Rp48,8 triliun.
Anggaran Rp48,8 triliun itu tak hanya digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saja, melainkan juga akan digunakan untuk merealisasikan pembangunan kawasan perkantoran hingga hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
