2. RUU Kesehatan Didemo dan Ancaman Mogok Tenaga Kesehatan
Sejumlah asosiasi tenaga kesehatan cukup vokal menyuarakan penolakannya terhadap RUU Kesehatan. Sebelumnya, mereka menggelar aksi damai serentak di seluruh Indonesia menuntut pembahasan RUU tersebut dihentikan. Aksi demo di Jakarta digelar di kawasan depan Gedung DPR/MPR.
Bahkan, mereka mengancam akan menghentikan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia jika pemerintah bersikeras untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Kesehatan.
Juru Bicara (Jubir) Ikatan Dokter Indonesia untuk RUU Kesehatan Beni Satria menyampaikan, aksi mogok nasional akan dilakukan jika pemerintah tak menggubris aksi damai yang dilakukan lima organisasi profesi, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) pada Senin (5/6/2023) lalu.
“Kita akan sampaikan ke seluruh [nakes] untuk setop pelayanan kesehatan di seluruh daerah, untuk hentikan pelayanan di seluruh, baik itu perawat, dokter, dokter gigi, bidan. Kita akan buktikan itu pada saat pemerintah juga tidak menggubris aksi kita hari ini,” kata Beni di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.
3. Alasan Penolakan
Sejak draft RUU Kesehatan bocor pada 2022 lalu, para nakes gelisah karena selain prosesnya yang tidak transparan, isi RUU juga dinilai tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi nakes untuk bekerja.
Baca Juga
“Bahkan selama 3 tahun masa pandemi, para tenaga medis dan kesehatan selalu berada di garis depan dan benteng terakhir untuk melindungi pemerintah dan masyarakat. Tidak sedikit nyawa tenaga medis dan kesehatan yang menjadi korban. Namun usai bekerja keras membantu memulihkan situasi kesehatan di Indonesia, seruan para tenaga medis dan kesehatan akan RUU Kesehatan seperti angin lalu bagi pemerintah, sebagaimana terjadi sebelumnya dalam pembuatan UU Cipta Kerja yang tidak transparan,” kata Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).
Dia menilai belum terlihat adanya perbaikan dari perlindungan hukum bagi nakes dalam hal kontrak kerja sehingga cukup dibuat peraturan perundang-undangan pada tingkat di bawahnya yang lebih spesifik.
Sementara itu, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Noffendri Roestam menyoroti masalah multi organisasi profesi yang berisiko menimbulkan standar ganda dalam penegakan etika. Hal tersebut, dinilai dapat membahayakan keselamatan pasien di kemudian hari.
“Padahal ada juga profesi lain dalam UU juga disebutkan OP [organisasi profesi], misalnya notaris, akuntan, arsitek, psikolog. Hal yang sama seharusnya berlaku juga untuk profesi medis dan tenaga kesehatan karena menyangkut standar untuk keselamatan dan nyawa manusia,” jelasnya.
Para nakes juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemanfaatan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri, misalnya dalam kemudahan perizinan, kemudahan WNA dalam mengikuti pendidikan spesialis di Indonesia tak membawa dampak negatif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI itu sendiri.
“Banyak hal yang masih dapat dan perlu diperbaiki dengan duduk bersama demi Indonesia yang lebih baik,” ujarnya. Untuk diketahui, nakes menggelar aksi damai serentak di seluruh Indonesia untuk menyuarakan penolakan RUU Kesehatan pada Senin (5/6/2023). Aksi demo di Jakarta digelar di kawasan depan Gedung DPR/MPR.
