Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kinerja dan investasi perusahaan smelter nikel kelas dua yang menghasilkan feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).
Dorongan itu menjadi kesimpulan rapat antara komisi energi bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian dan beberapa direktur utama perusahaan smelter yang telah beroperasi di Indonesia.
“Bukan hanya investasi baru tetapi investasi yang sedang berjalan pun kita minta untuk dievaluasi karena NPI itu tidak usah lagi lah karena itu nikel yang low grade, kita sepakat nikel itu mineral kritis,” kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Patijaya saat pembacaan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Menurut Bambang sebagian besar pabrik pengolahan pirometalurgi rotary kiln-electric furnace (RKEF) yang menjadi lini pengolahan bijih nikel kadar tinggi atau saprolite itu tidak menunjukkan komitmen yang serius untuk melanjutkan investasi yang lebih hilir dari komoditas bijih nikel di Indonesia.
Menurut dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah gegabah saat memberikan izin investasi yang masif pada beberapa perusahaan asing pengolahan bijih nikel kadar tinggi tersebut. Sementara, dia melanjutkan, tidak ada batasan yang jelas ihwal izin investasi pengolahan awal bijih nikel itu.
“Kandungan nikel dari NPI itu 10 sampai 12 persen, mohon maaf ini saya tidak setuju, seharusnya pak Dirjen Ilmate [Taufik] tidak boleh lagi produksi NPI dari Indonesia, bagi saya ini adalah penyelundupan gaya baru,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaporkan torehan ekspor produk turunan bijih nikel telah menyentuh angka US$33,81 miliar atau setara dengan Rp506,13 triliun, asumsi kurs Rp14.970 sepanjang 2022.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pertumbuhan ekspor turunan bijih nikel itu juga ditopang oleh penjualan produk turunan dari lini bahan baku baterai kendaraan listrik seperti nikel matte dan mixed hydroxide precipitate (MHP).
Luhut mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi bijih nikel hingga nikel matte dan MHP setelah penjualan iron steel naik signifikan lima tahun terakhir.
“Kami juga sudah mulai dengan nikel matte dan MHP, kita sudah mulai jadi kita tidak hanya tergantung pada hilirisasi nikel iron steel saja,” kata Luhut dalam Acara Saratoga Investment Summit, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Berdasarkan catatan Kemenko Marves, ekspor nikel matte sepanjang tahun lalu sudah menembus di angka US$3,74 miliar atau setara dengan Rp56,34 triliun. Sementara itu, nilai ekspor MHP berhasil mencapai US$2,19 miliar atau setara dengan Rp32,78 triliun.
Adapun produksi nikel matte dan MHP domestik itu secara keseluruhan dijual ke pasar China dengan nilai mencapai US$3,68 miliar atau setara dengan Rp55,08 triliun.
Sisanya, penjualan nikel matte dan MHP dilakukan untuk sejumlah pembeli potensial dari Jepang, Korea Selatan hingga Norwegia dengan total pembelian di kisaran US$1,91 miliar atau setara dengan Rp28,59 triliun.
“Itu sudah kelihatan sekali berbeda dari situ kita sudah mulai berhenti pada iron steel, kita kalau tambah [iron steel] mungkin tidak banyak lagi kita mau masuk pada turunannya sampai lithium baterai,” tuturnya.
