Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Komisi VII DPR RI bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai tata kelola niaga nikel pada hari ini, Kamis (8/6/2023), berjalan alot. Alasannya, beberapa direktur utama (Dirut) dan perwakilan smelter nikel yang diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) komisi energi itu berhalangan hadir.
Selain itu, beberapa dirut dan perwakilan perusahaan smelter asal China yang hadir di dalam RDP itu mendapat teguran dari pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, lantaran tidak menggunakan Bahasa Indonesia saat menyampaikan pendapat mereka.
Beberapa dirut dan perwakilan perusahaan menggunakan bahasa China dan Inggris saat mendapat giliran untuk memperkenalkan perusahaan mereka.
“Ini adalah RDP resmi dan seluruh RDP harus dilakukan dengan Bahasa Indonesia ini aturannya, jadi kalian mesti membawa seseorang yang bisa bicara dalam berbahasa Indonesia sebagai perwakilan di sini,” kata Eddy kepada beberapa direksi perusahaan.
Komisi VII mengundang sekitar 20 direktur utama perusahaan smelter dalam RDP dengan topik bahasan tata kelola niaga nikel dari beberapa perusahaan penghiliran yang telah beroperasi saat ini.
Beberapa dirut dan perwakilan perusahaan yang hadir itu, di antaranya PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), Presiden Direktur & CEO Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), PT Obsidian Stainless Steel, Halmahera Persada Lygend (HPAL), PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia , dan PT Huayue Nickel Cobalt.
Baca Juga
Sementara itu, terdapat empat perusahaan yang didapati mangkir dari undangan RDP komisi VII, di antaranya PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.
Beberapa dirut yang hadir dari perusahaan smelter China itu akhirnya ditemani penerjemah atau manajer komunikasi perusahaan saat menyampaikan pemaparan mereka. Misalkan, Dirut PT Wanxiang Nickel Indoneisa yang ditemani manager komunikasi perusahaannya.
“Selamat pagi bapak ibu semua, saya Dana selaku asisten manager humas membawa Pak Lee sebagai Dirut, beliau tidak bisa Bahasa Indonesia pak, saya yang akan sampaikan ke beliau,” kata dia.
Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR F-Gerindra Ramson Siagian meminta pimpinan rapat untuk bersikap tegas saat RDP bersama dengan mitra dari perusahaan China tersebut. Apalagi, kata dia, beberapa perusahaan itu tidak menyampaikan bahan paparan RDP terkait dengan kemajuan proyek mereka di konsesi tambang yang diperoleh saat ini. Akhirnya, rapat pun sempat dihentikan untuk menyiapkan bahan paparan rapat tersebut.
“Kalau boleh lokasi smelternya di mana dijelaskan, supaya informasinya akurat, kalau parlemen di China itu tegas, saya sudah beberapa kali ke Beijing, beda ini,” kata Ramson.
