Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah. DPR menilai subsidi tersebut seharusnya dialihkan untuk belanja yang lebih optimal, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Fauzi Amru menyampaikan bahwa belanja pemerintah seharusnya diarahkan untuk membangun pemerataan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Menurutnya, kebijakan subsidi mobil listrik oleh pemerintah justru salah sasaran.
Hal ini disampaikannya sebagai pandangan fraksi terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM & PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/5/2023).
Dia menekankan agar pemerintah meningkatkan belanja yang lebih baik atau spending better, termasuk untuk sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih, misalnya sektor pertanian, perikanan, dan pangan.
“Efektivitas belanja pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan, dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang,” katanya.
Senada, Anggota DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo mendorong belanja pemerintah yang direncanakan sebesar Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun atau 13,97-15,01 persen dari PDB agar dilakukan secara efektif, sesuai dengan fokus kebijakan fiskal pada 2024 yang diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Baca Juga
Dia mendorong agar pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah mengalihkan subsidi mobil listrik ke subsidi yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Subsidi mobil listrik, lebih baik diarahkan pemerintah untuk memberikan subsidi pada transportasi umum yang digunakan masyarakat kelas bawah atau subsidi pertanian, yaitu subsidi pupuk yang trennya semakin menurun,” tuturnya.
