Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti aturan struktur skala upah di Jawa Barat menjadi penyebab tingginya angka kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di provinsi ini.
Struktur skala upah tertuang dalam aturan Gubernur Jawa Barat dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor: 561/Kep.882-kesra/2022 tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan Masa Kerja Satu Tahun atau lebih pada Perusahaan di Daerah Provinsi Jawa Barat 2023.
Dalam surat keputusan tersebut mengatur penyesuaian upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih bagi perusahaan di daerah Provinsi Jawa Barat pada 2023.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menuturkan gelombang PHK di Jawa Barat tidak terhindarkan dengan banyaknya faktor, terlebih adanya struktur skala upah yang umumnya tidak berlaku di provinsi lain.
“Di Jawa Barat ada keputusan Gubernur Jawa Barat terkait dengan SK Struktur Skala Upah yang menambah beban perusahaan,” kata Adi saat dihubungi Bisnis baru-baru ini.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jawa Barat menempati posisi pertama PHK terbanyak pada 2022 lalu mencapai 4.629 pekerja dari total sebanyak 25.114 tenaga kerja terdampak PHK di Indonesia.
Baca Juga
Adi menuturkan, struktur skala upah ini juga menjadi penyebab utama kepindahan pabrik-pabrik industri padat karya dari Jawa Barat ke provinsi lain di Indonesia, Jawa Tengah misalnya.
Meskipun, di luar struktur skala upah, penurunan permintaan ekspor serta banjirnya produk impor di pasar dalam negeri menjadi penyebab lain keterpurukan kondisi usaha pabrik-pabrik industri padat karya di Jawa Barat.
Namun, adanya tambahan beleid yang harus ditaati oleh pengusaha di Jawa Barat ini juga menambah beban produksi industri. Terlebih porsi upah pekerja di industri padat karya dapat menempati 15 hingga 25 persen dari ongkos produksi.
Dalam catatan Bisnis pada Selasa (16/5/2023), perusahaan yang menyerah dengan beban tambahan struktur skala upah Jawa Barat ini adalah PT Dean Shoes, Karawang, Jawa Barat.
Di tengah kondisi penurunan permintaan luar negeri yang dalam, pabrik dengan orientasi ekspor pasar Amerika Serikat dan Eropa ini kemudian memutuskan untuk memindahkan basis produksinya ke Jawa Tengah.
Hal ini berimbas pada penutupan seluruh operasional pabrik di Karawang dan pemangkasan seluruh pekerja Dean Shoes, sebanyak 3.000 orang.
Selain menghindari struktur skala upah Jawa Barat, Jawa Tengah menjadi provinsi pilihan untuk memindahkan basis produksi juga karena memiliki rata-rata UMK yang relatif lebih rendah.
Dalam catatan Bisnis pada Selasa (29/11/2022), pada akhir tahun 2022 lalu pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten atau Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2023 melalui Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
UMK terendah Jawa Tengah sebesar Rp1.958.169,69 ada di Kabupaten Banjarnegara dan tertinggi sebesar Rp3.060.348,78 di Kota Semarang. Sementara UMK Jawa Barat terendah Kota Banjar sebesar Rp1.998.119,05 serta tertinggi Kabupaten Karawang sebesar Rp5.176.179,07.
Dilihat dari tingginya UMK Karawang, tidak heran jika PT Dean Shoes kemudian memutuskan untuk hengkang dari Karawang menuju salah satu kota/kabupaten di Jawa Tengah. Meskipun belum diketahui pasti kota mana yang akan jadi tujuan Dean Shoes untuk mendirikan basis produksi baru.
