Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China meningkatkan kualitas hubungan ketenagakerjaan yang berperan penting dalam peningkatan investasi untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar program benchmarking yang diselenggarakan di lima kota China pada 20-30 Mei 2022. Program ini diikuti perwakilan birokrasi, dinas ketenagakerjaan di daerah, dan serikat buruh.
Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi sekaligus pemimpin delegasi Indonesia menjelaskan, pemerintah bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menanamkan modal secara efisien dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
“Kita mendorong adanya pemahaman bersama antara kedua pihak soal isu ketenagakerjaan ini,” kata Anwar dalam siaran pers, Selasa (23/5/2023).
Dia menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas hubungan kerja. Hal itu antara lain diwujudkan melalui penguatan pendidikan vokasi, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu, diupayakan pula adanya peningkatan kesempatan kerja.
Dia menuturkan pemerintah kedua negara sepakat menindaklanjuti pertemuan ini dengan pembahasan lebih teknis. Program benchmarking ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan transfer pengetahuan dan keterampilan pada proyek-proyek investasi China bagi tenaga kerja Indonesia.
Baca Juga
Anwar menginginkan agar perusahaan China di Indonesia juga mengembangkan pendidikan vokasi. Perusahaan bisa menjadi tempat magang, dan pada akhirnya pemagang yang berkinerja baik bisa diangkat menjadi pegawai.
Saat ini, investasi yang masuk ke Indonesia umumnya didorong untuk segera terealisasi dan beroperasi. Pada tahap awal, penanam modal membawa serta teknologi sekaligus tenaga kerja yang sudah menguasai teknologi itu dari negara asal.
Menurutnya, program transfer pengetahuan dan keterampilan krusial untuk memastikan agar proyek itu pada gilirannya dapat diserahkan dan dikelola oleh tenaga kerja Indonesia.
Adapun, delegasi Indonesia di Beijing, diterima oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial RRT, Yu Jiadong.
