Bisnis.com, JAKARTA - Polemik adu pembangunan jalan dua era pemeritahan, yakni Jokowi dan SBY terus muncul di sosial media. Mulai dari perbandingan proyek jalan tol, jalan nasional, hingga kini bergeser ke jalan desa.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama 9 tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), periode 2014-2020, telah membangun jalan sepanjang 30.613 kilometer (km) atau 5,91 persen dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020.
Dalam rentang waktu tersebut total penambahan panjang jalan nasional mencapai 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km. Adapun, jalan provinsi telah bertambah sepanjang 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014.
Kemudian, untuk jalan kabupaten/kota dari 417.793 km menjadi 446.497 atau sudah bertambah 28.794 km.
Sementara itu, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung pada periode 2004-2014, mampu menambah panjang jalan dengan total 144.825 km atau 38,83 persen dari total panjang nasional 372.928 km pada 2004 menjadi 517.753 km pada 2014.
Baca Juga
Perinciannya, jalan negara tercatat bertambah 11.804 km, dari 34.628 km pada 2004 menjadi 46.432 km. Kemudian, total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km dari sebelumnya 40.125 km pada 2004, sedangkan jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km dari 298.175 pada 2004.
Meskipun demikian, pemerintahan Jokowi sangat getol membangun jalan tol di dalam negeri. Total panjang jalan tol yang sudah beroperasi pada rentang waktu 2015–2019 mencapai 1.298 km.
Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut terus meningkat pada 2020 sepanjang 246 km, 2021 sepanjang 122 km, serta 142,11 km pada 2022.
Alhasil, hingga 2022, total panjang jalan tol yang sudah dinikmati oleh masyarakat menjadi hampir 2.600 km. Realisasi tersebut masih akan bertambah seiring dengan target pemerintah yang akan memperpanjang hingga 1.000 km pada 2024.
Pembangunan Jalan Desa Jokowi vs SBY
Belum lama ini, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko membantah kritikan yang dilontarkan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang menyebut pembangunan jalan di era Jokowi tidak bisa dinikmati petani.
"Pak JK SALAH LAGI," tulisnya melalui akun Twitter @budimandjatmiko, dikutip Senin (22/5/2023).
Dia menjelaskan era pemerintahan Jokowi sudah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp468,9 triliun sejak periode pertama. Amanat tersebut diatur dalam UU Desa.
Menurutnya, sudah ada 300.000 km jalan yang pembangunannya berasal dari Dana Desa tersebut. Pembangunan jalan di desa telah dinikmati oleh rakyat kecil, termasuk petani.
Adapun, jumlah jalan yang diperbaiki dari dana desa juga akan terus bertambah. Dalam unggahannya, Budiman juga mengunggah foto-foto pembangunan sejumlah jalan desa yang dikirimkan oleh warganet.
Pendapat serupa juga disampaikan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) atau Muhammad Zainul Majdi saat mengkritik pidato bakal calon presiden Anies Baswedan soal komparasi pembangunan jalan SBY vs Jokowi.
"Beliau [Anies] tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi," ujarnya dalam video yang beredar di media sosial.
TGB menyebut Anies melupakan tentang adanya jalan desa sepanjang 316.000 km yang dibangun selama pemerintahan Jokowi selama 9 tahun terakhir, sebagai salah satu instrumen peningkatan kemakmuran di desa.
Di sisi lain, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho menilai pendapat TGB sebagai blunder. Alih-alih mengkomparasi data yang disampaikan Anies malah mengalihkan perdebatan ke pembangunan jalan desa yang memang sejatinya tidak masuk data BPS karena sebagian besar jalan desa itu masuk dalam jalan kabupaten.
"TGB mengatakan 316.000 Km jalan desa telah dibangun Jokowi (TGB tidak menyampaikan sumbernya darimana)," tulis Irwan melalui akun Twitter, Minggu (21/5/2023).
Dia menuturkan apabila angka yang disampaikan TGB itu benar, maka yang dimaksud bukan membangun jalan baru tetapi pembangunan disini meliputi konstruksi, rekonstruksi, preservasi juga pemeliharaan.
Irwan menjelaskan pada masa pemerintahan SBY, jalan desa yang telah dibangun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri justru mencapai 1,13 juta km.
Dia menegaskan pembangunan jalan tersebut bisa terealisasi tanpa adanya UU Desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
