Bisnis.com, JAKARTA -- Para pemimpin dari 7 kamar dagang dan industri negara asing mendesak Indonesia mencabut aturan pembatasan impor yang baru saja dilakukan. Para pemimpin itu meminta bantuan Menteri Koordinator bidang Investasi dan Kemaritiman Luhur Binsar Pandjaitan.
Dikutip dari Bloomberg, Jumat (10/5/2024), para eksekutif itu menyebut kebijakan Indonesia membatasi impor sekitar 4.000 produk menyulitkan bisnis mereka. Untuk itu, mereka melobi Menko Luhut untuk mengembalikan aturan pembatasan seperti sebelumnya.
Sumber Bloomberg menyebutkan kebijakan proteksionisme ini mengkhawatirkan dan menjadi ciri pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuan, perwakilan dari tujuh dewan bisnis menyampaikan ke Menko Luhut bahwa proteksionisme bisa merusak kredibilitas ekonomi Indonesia.
Sumber yang sama juga menyebutkan dalam pertemuan itu, Luhut menelepon koleganya di kabinet dan mengkritik kebijakan tersebut.
Aturan impor ini menguji sejauh mana Indonesia bersedia mempertahankan sikap proteksionisme, terutama karena Jokowi — sapaan Presiden — akan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada akhir Oktober 2024 mendatang.
Baca Juga
Dalam laporan tersebut juga disebut aturan ini akan mendukung industri nikel yang tengah didorong oleh pemerintah. Bloomberg mengkonfirmasi pertemuan ini kepada para pejabat terkait. Meski demikian, sejauh ini belum ada yang memberikan respons.
Rahma Alifa, analis di BowerGroupAsia Indonesia menyampaikan dalam pembatasan impor ini, Indonesia perlu secara mendasar memikirkan kembali kohesi kebijakan perdagangan dalam konteks ambisi hilirisasi. Termasuk menemukan keseimbangan antara memastikan fleksibilitas ekspor-impor dan memajukan inovasi.
Seperti diketahui, aturan pembatasan impor oleh Kementerian Perdagangan mulai diterapkan pada Maret 2024. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong produksi dalam negeri dengan mempersulit perusahaan mengimpor barang seperti laptop dan bahan baku berbahaya. Namun, aturan tersebut berdampak luas ke pelaku usaha lokal dan asing karena mencakup sekitar 70% barang yang diperdagangkan secara domestik.
Salah satu contoh dampaknya adalah kesulitan pabrik-pabrik LG Electronics lokal dalam mendapatkan komponen untuk membuat mesin cuci dan televisi yang akan diekspor ke Korea Selatan. Meskipun demikian, LG Electronics belum memberikan tanggapan atas kondisi ini ketika diminta konfirmasi.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan kepada beberapa pemimpin kamar dagang bahwa aturan tersebut dapat dibalikkan pada akhir tahun atau awal tahun 2025. Sinyak bahwa kebijakan akan berbalik ketika pemerintahan baru di bawah Prabowo akan efektif.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa aturan pembatasan impor tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani perusahaan, tetapi untuk mengurangi impor yang meningkat untuk memfasilitasi pengembangan industri dalam negeri.
Langkah proteksionis era Presiden Jokowi terus mendapat kritik dari Bank Dunia. Lembaga yang mencerminkan suara pendukung liberalisasi perdagangan itu yang menyatakan bahwa sikap langkah proteksionisme membuat Indonesia terpinggirkan dari rantai pasok global dan menghambat sektor manufakturannya. Meskipun demikian, sejauh ini Jokowi dan akan dilanjutkan oleh suksesornya Prabowo tetap bertahan pada pendekatan pembatasan ini. Bahkan Prabowo bahkan menyatakan bahwa semua ponsel yang dijual di Indonesia harus dibuat secara lokal.
Bloomberg mengklaim langkah tersebut dianggap berisiko, mengingat sektor manufaktur Indonesia telah melorot dari 21,1% menjadi 18,7% dalam porsi PDB sejak Jokowi mulai menjabat pada tahun 2014. Meskipun demikian, perubahan mendasar dalam kebijakan perdagangan bisa terjadi jika investor semakin enggan berinvestasi di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
