Bisnis.com, JAKARTA - Masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum berhasil menekan biaya logistik, karena masih banyak kondisi jalan non-tol yang rusak di daerah.
Kerusakan jalan di daerah menyebabkan biaya logistik dan biaya produksi meningkat. Padahal, biaya logistik sangat berdampak pada daya saing, baik pengusaha maupun perekonomian negara secara keseluruhan.
Berdasarkan data Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia sebagai indikator kinerja logistik antarnegara di dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 46 dari 160 negara di tahun 2018.
Posisi Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga yaitu Singapura yang berada di peringkat 7 dan Thailand di peringkat 41.
Belakangan ini, Presiden Jokowi pun menaruh perhatian pada kondisi jalan di daerah. Dia menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di daerah.
Adapun, selama masa pemerintahannya, Jokowi gencar membangun infrastruktur jalan tol. Bahkan, panjang jalan tol yang dibangun Jokowi melampaui saat era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga
Namun, masifnya pembangunan jalan tol di era Jokowi tidak diimbangi dengan kemantapan jalan nasional.
Sebagaimana diketahui, SBY menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode yakni pada 2004-2009 dan 2009-2014. Sementara, Jokowi menjabat resmi menjabat sebagai Presiden RI terhitung sejak 20 Oktober 2014 hingga 2024 mendatang.
Kondisi Jalan Era SBY
Selama menjabat sebagai presiden RI pada 2004-2014, SBY tercatat menambah jalan sepanjang 144.825 kilometer yakni dari semula total panjang jalan nasional 372.928 km pada 2004 menjadi 517.753 km pada 2014. Artinya terjadi penambahan jalan nasional hingga 38,83 persen.
Sementara itu, selama satu dekade, jalan negara tercatat bertambah 11.804 km, dari 34.628 km pada 2004 menjadi 46.432 km pada 2014. Adapun, dalam hal pembangunan jalan tol di era SBY hanya membangun sepanjang 189,2 km selama 2 periode.
Kemudian, total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km pada 2014 dari sebelumnya 40.125 km pada 2004, sedangkan jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km pada 2014 dari 298.175 pada 2004.
Berdasarkan data Statistika Transportasi Darat 2014 atau pada masa akhir jabatan SBY, kondisi jalan rusak berat tercatat sepanjang 70.320 km.
Adapun, jalan paling rusak berada di provinsi Sulawesi Selatan yakni sepanjang 6.273 km, disusul oleh kondisi jalan di Sumatra Barat yang rusak berat sepanjang 5.560 km.
Namun di sisi lain, total kondisi jalan bagus tanpa kerusakan yakni sepanjang 164.501 km di seluruh Indonesia. Jalan mulus terpanjang pada 2014 yakni berada di Jawa Timur dengan total panjang 20.695 km.
Kondisi Jalan Era Jokowi
Dilansir dari BPS, total panjang jalan pada era pemerintah Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020, hanya mengalami penambahan sepanjang 30.613 kilometer (km) atau 5,91 persen dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020.
Lebih rinci, panjang jalan negara pada era pemerintahan Presiden Jokowi hanya bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km.
Sementara total jalan provinsi di era Jokowi hanya bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014.
Kemudian, penambahan jalan kabupaten/kota dari 417.793 km menjadi 446.497 atau bertambah 28.794 km.
Jokowi juga telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 kilometer sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 2014. Bahkan, 750 kilometer jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024.
Kondisi jalan negara yang rusak berat pada 2021 berdasarkan data BPS tampak jauh lebih rendah yakni total jalan rusak berat sepanjang 1.203 km. Adapun, jalan rusak berat paling banyak berada di Papua yakni 278 km, disusul Kalimantan Tengah sepanjang 244 km.
Sementara itu, total jalan yang mulus pada 2021 yakni 16.790 km. Kondisi jalan paling bagus berada di provinsi Sumatra Utara yakni sepanjang 1.267 km, disusul Aceh sepanjang 955 km.
Dari data di atas menunjukkan SBY unggul dari Jokowi dalam hal pembangunan jalan secara keseluruhan. Namun, Jokowi lebih unggul dalam pembangunan jalan tol.
Di sisi lain, dari segi kondisi jalan, di era SBY total kondisi jalan rusak berat lebih besar dibandingkan dengan kondisi jalan era Jokowi, mengingat masifnya pembangunan jalan nasional, provinsi, dan kota/kabupaten.
Namun, data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sejak 2014 hingga 2021 terjadi penurunan kondisi kemantapan jalan nasional. Adapun, pada 2014 kemantanapan jalan nasional di Indonesia tercatat 93 persen, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 91,8 persen.
