Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Tanah Air.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran banyaknya kerusakan infrastruktur di sejumlah jalan di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun untuk melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah daerah.
Kendati demikian, dia menegaskan aksi pemerintah untuk memperbaiki jalan bukan disebabkan adanya kasus kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat viral di media sosial.
Basuki melanjutkan, sudah lama Presiden Ke-7 RI itu menyusun rencana untuk perbaikan jalan rusak secara besar-besaran di Indonesia, sebab telah banyak keluhan jalan rusak setiap berkunjung langsung ke daerah.
"Sebetulnya, sejak Januari pada saat ratas itu kan dibuat Inpres percepatan pembangunan jalan daerah. Ini untuk tangani jalan provinsi, kabupaten, dan kota yang krena banyak keluhan ke Pak Presiden saat kunjungan kerja yang rusak. Di-create lah itu, Bappenas dan saya merumuskan itu," kata Basuki kepada wartawan di Kawasan Istana Kepresidenan, Senin (15/5/2023).
Baca Juga
Lebih lanjut, dia mengaku bahwa kementeriannya baru mengusulkan penggunaan anggaran sebesar Rp14,9 triliun saja untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di seluruh Indonesia, termasuk juga jalan rusak di Lampung.
"Ini baru tahap pertama saya usulkan ke Kemenkeu itu Rp14,9 triliun. Untuk penanganan perbaikan jalan daerah, termasuk Lampung kemarin itu. Ya saya kira dari Rp14,9 triliun itu hampir seluruh wilayah Indonesia, nggak ada yang khusus," tuturnya.
Meski begitu, Basuki tak memerinci jalan mana saja yang mendapatkan bantuan untuk diperbaiki, tetapi dia memastikan jalan yang diperbaiki mayoritas adalah jalan di taraf kabupaten/kota.
"Ini cuma baru tahap pertama sampai Mei yang Rp 14,9 triliun. Ini karena harus siap readiness criteria-nya, kan di Inpres juga ada kriterianya jalan mana yang bisa ditangani di Inpres ini. Nanti paruh kedua ada lagi, pokoknya total tahun ini Rp32,7 triliun," ungkapnya.
