Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Perum Bulog mempercepat distribusi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga ke tingkat desa.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan percepatan itu diperlukan mengingat jumlah pasar di tingkat desa sangat banyak. Di sisi lain, ungkap dia, penanggung jawab Bulog yang tersebar di setiap daerah sangat terbatas.
“Saya mendapatkan laporan dari daerah, PIC [person in charge] dari Bulog itu jumlahnya enggak banyak. Sementara pasar kita banyak,,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (25/8/2025).
Alhasil, Tomsi meminta agar Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke tingkat desa.
“Kenapa? Teman-teman Bulog jumlahnya sedikit dan tidak tersebar sampai ke ujung-ujung desa tadi,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, setiap Pemda untuk segera melakukan jemput bola dalam penyaluran program SPHP. Menurutnya, sejumlah langkah ini diperlukan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, sehingga penyaluran bisa berjalan optimal.
Baca Juga
Dalam kesempatan itu, Tomsi juga menyampaikan bahwa para pedagang di pasar tradisional sulit mengakses aplikasi Klik SPHP sebagai syarat wajib membeli SPHP. Namun, jaringan internet, keterbatasan perangkat, hingga tidak tidak terbiasa mengoperasikan sistem Klik SPHP menjadi kendala bagi pedagang.
Tomsi mengusulkan agar Bulog mengambil kebijakan dengan membuat pernyataan manual agar pedagang bisa membeli beras SPHP dan mengimbau agar Bulog segera melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis (juknis).
“Sehingga semua persyaratan yang tadinya online tetap berjalan, tapi sekarang bisa dimanualkan. Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak,” jelasnya.
Data Bulog menunjukkan, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 70.519 ton atau setara dengan 5,35% dari target penyaluran SPHP Juli—Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Ini artinya, masih ada 1,24 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir Desember 2025.
Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan penanggung jawab Bulog di setiap daerah telah ditugasi untuk membantu pedagang pasar dalam membeli beras SPHP.
“Jadi PIC tersebut akan membantu pedagang secara offline, dan kemudian dikembalikan akunnya kepada pedagang, dan membuat surat pernyataan bahwa dia adalah PIC yang ditunjuk,” ujar Rini.
.jpg)
Rini memastikan, kegiatan yang dilakukan penanggung jawab Bulog ini tetap mematuhi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan juknis.
Sementara itu, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengakui penyaluran program beras SPHP belum berjalan optimal.
“Kalau berdasarkan Juli—Desember penyalurannya dari Bulog sekitar 70.519 atau 5,33%. Jadi memang per hari penyaluran SPHP ini masih sangat rendah,” kata Andriko.
Namun, Bapanas menargetkan penyaluran SPHP dapat mencapai di kisaran 7.000–9.000 ton per hari agar harga beras segera di pasar terkendali.
Untuk meningkatkan penyaluran beras SPHP, Bapanas mengimbau agar Perum Bulog untuk memperbanyak outlet saluran, mulai dari jumlah pasar dan pedagang pasar di seluruh Indonesia, jumlah ritel modern, dan jangkauan semua wilayah.
Selain itu, sambung dia, Bulog juga diminta untuk memasifkan gerakan pangan murah (GPM) setiap minggu atau setiap hari oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, TNI dan Polri, serta instansi pemerintah lainnya.
Berikutnya, tambah Andriko, mempercepat proses verifikasi mitra penyalur beras SPHP yang dapat dibantu dinas pangan atau perdagangan dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
“Pak Sekjen menggarisbawahi PIC kita [Bulog] terbatas, tetapi ini harus dilaksanakan agar yang sulit untuk melakukan aplikasi dapat didampingi oleh mitra,” ujarnya.
Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan pendampingan dan sosialisasi kepada mitra penyalur beras SPHP, terutama terkait aplikasi klik SPHP.
“Mengingat keterbatasan sarana-prasarana kendaraan dan SDM, Bulog dapat bekerja sama dengan pihak ekspedisi untuk pendistribusian beras SPHP ke mitra penyalur beras SPHP,” lanjutnya.
Lalu, sambung dia, melakukan publikasi penyaluran SPHP beras secara luas dan berkelanjutan agar dapat diketahui publik. Serta, segera menyusun juknis terkait pembelian SPHP oleh pedagang pasar secara manual.
“Ini mungkin juknisnya nanti akan kita susun Pak Sekjen dan kita akan bawa ke rakortas karena juknisnya harus disetujui dalam rakortas [rapat koordinasi terbatas],” pungkasnya.
