Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menargetkan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu, Jawa Barat bakal efektif pada 2037 mendatang. Pensiun dini pembangkit batu bara dengan kapasitas 3x350 megawatt (MW) itu menggunakan skema alih aset atau spin-off ke portofolio PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Nantinya skema peralihan aset itu akan turut disokong pendanaan campuran atau blended financing dari komitmen pendanaan murah Energy Transition Mechanism (ETM) yang disusun Kementerian Keuangan. Skema ini bakal melibatkan para investor potensial untuk mengurangi masa operasi atau komersial dari PLTU Pelabuhan Ratu yang awalnya ditenggat sampai 2045 mendatang.
“Kalau PLTU Pelabuhan Ratu itu secara teknis akan berumur sampai 2045, kita sedang berupaya untuk memajukan sehingga PLTU itu hanya dioperasikan sampai 2037,” kata Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo saat webinar Prospek dan Tantangan ETM, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Menurut Hartanto, skema yang diambil untuk mempercepat usia komersial dari PLTU Pelabuhan Ratu relatif sederhana untuk dilakukan. Prinsipnya, dia mengatakan, penghimpunan pendanaan murah lewat ETM diarahkan untuk menjaga pengembalian investasi yang setara atau tetap ketika PLTU itu tidak dipensiunkan lebih awal.
Kendati demikian, dia menambahkan, PLN bersama dengan PTBA dan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI tengah mencari peluang pendanaan murah dan kerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya.
“PLTU itu akan tetap menghasilkan return yang tetap sama ketika belum dipensiunkan dini, tetapi dengan pendanaan yang murah tentu net present value (NPV)-nya akan menjadi tetap sama,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diketahui, PLN bersama dengan PTBA telah melakukan penjajakan awal pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu lewat komitmen yang dituangkan dalam penandatanganan Principal Framework Agreement dalam rangkaian agenda Stated-Owned Enterprises (SOE) International Conference di Bali, Selasa (18/10/2022) lalu.
Berdasarkan lokasi geografis, tata kelola PLTU Pelabuhan Ratu relatif lebih mudah diintegrasikan dengan sistem rantai pasok PTBA. Kebutuhan batu bara PLTU Pelabuhan Ratu sebanyak 4,5 juta ton per tahun atau 67,5 juta ton selama 15 tahun. Hal tersebut selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk pemanfaatan cadangan batu bara PTBA.
Dengan teknologi tersedia saat ini, PLTU Pelabuhan Ratu dinilai mampu memberi jaminan keandalan pasokan listrik optimal. Dengan demikian, PLTU itu berpotensi meningkatkan nilai tambah dari nilai keekonomian batu bara sebagai bahan baku. Potensi tambahan pendapatan dari penjualan listrik ditaksir mencapai Rp6 triliun per tahun.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Arsal Ismail mengatakan, perseroannya bakal berhati-hati terkait dengan rencana akuisisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pelabuhan Ratu milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Kendati demikian, Arsal menegaskan, rencana akuisisi itu nantinya tidak bakal membebani arus kas perusahaan tambang batu bara pelat tersebut.
“Kalau dikaitkan dengan kondisi keuangan PTBA, kami sangat berhati-hati, sangat prudence, ini baru principal framework agreement proses ini akan ditindaklanjuti mengikuti aturan baik kami sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan internal,” kata Arsal dalam konferensi pers kinerja PTBA Triwulan III secara daring, Kamis (27/10/2022).
Arsal menegaskan perseroannya belum mengetahui nilai akuisisi aset milik PLN itu. Hal ini karena PTBA bersama dengan PLN masih melakukan due diligence atau uji tuntas terkait dengan kesepakatan pengalihan aset antar perusahaan milik negara tersebut.
“Kami juga nanti melihat blended financing-nya yang akan difasilitasi oleh Kementerian BUMN, ini semuanya masih dalam proses, kami harapkan proses-proses yang kami lakukan ini akan memberi manfaat bagi kedua pihak,” kata dia.
