Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Joko Widodo kembali berencana mengimpor beras, kali ini sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, pemerintah telah mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sejak awal berdirinya republik ini, masalah impor beras selalu menimbulkan kontroversi. Tercatat pada 1952, Indonesia kala itu di bawah Presiden Soekarno, telah melakukan importasi beras dalam jumlah cukup besar, yaitu 600.000 ton, seperti yang dilaporkan dalam buku Almanak Pertanian 1954. Jumlah tersebut turun menjadi 300.000 ton pada 1953, begitu juga pada 1953, 1954, dan 1955.
“Namun, tidak benar kalau ada yang mengatakan selama masa Orde Baru Soeharto lebih baik,” ucap Faisal Basri dalam tulisannya ‘Impor Beras Sejak Orde Baru Soeharto Hingga Kini’, dikutip Selasa (28/3/2023).
Dalam paparan Faisal yang mengutip data Badan Pusat Statsitik (BPS), Indonesia sempat tidak mengimpor beras sama sekali pada 1985-1986. Pada tahun itu, Indonesia justru mengekspor beras masing-masing 106.000 ton pada 1985 dan 231.000 ton pada 1986.
Setahun kemudian ekspor beras mencapai jumlah tertinggi, yakni 231.000 ton. Setelah ini ekspor meredup, tidak pernah lagi di atas 100.000 ton.
“Keberhasilan menekan impor beras pada Era Soeharto berlangsung tidak sampai 10 tahun,” kata Faisal.
Baca Juga
Namun, pada 1995 dan 1996 impor beras kembali melonjak tajam menjadi masing-masing 1,3 juta ton dan 2 juta ton. Setahun kemudian Indonesia nyaris tak mengimpor beras. Namun, ketika Presiden Soeharto lengser pada 1998, impor beras mencapai rekor tertinggi, yaitu 2,8 juta ton.
“Itulah salah satu warisan terakhir Soeharto, selain tentu saja krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah Indonesia. Rekor tertinggi impor beras pecah pada 1999 [3 juta ton] dan bertahan sampai sekarang,” tulis Faisal.
Di masa, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono alias SBY, impor beras tertinggi sebesar 2,75 juta ton dilakukan pada 2011. Kemudian, turun pada 2012 sebesar 1,8 juta ton. Di sisa rezim SBY, Indonesia mengimpor beras ratusan ribu ton saja.
Sementara itu, di masa rezim Jokowi, Indonesia tercatat beberapa kali melakukan impor beras di atas 1 juta ton, yakni pada 2016 sebesar 1,28 juta ton dan 2018 sebesar 2,016 juta ton.
Kemudian, pada 2023, pemerintah rencananya kembali akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. Hal itu terungkap dari surat penugasan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional kepada Bulog.
“Menindaklanjuti hasil rapat bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023,” demikian surat bernomor B2/TU.03.03/K/3/2023 tertanggal 24 Maret yang diterima Bisnis, Senin (27/3/2023).
Dalam surat tersebut juga disebutkan tambahan pasokan beras impor tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21.353 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik [good governance] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.
