Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog saat ini hanya memiliki sisa cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 227.000 ton. Padahal, pada Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras kepada kepada penerima manfaat sebanyak 300.000 ton.
Direktur Bulog Budi Waseso alias Buwas mengungkapkan, dengan adanya kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar sebesar 210.000 ton dan bansos, tentunya stok Bulog kian menipis.
"Hari ini Pak, sisa beras kita hanya 227.000 ton. Kalau kita kurangi 210.000 berarti kita hanya tinggal 17.000-18.000 ton. Belum lagi kita tetap melaksanakan operasi pasar,” ujar Buwas dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (27/3/2023).
Dia mengatakan, saat panen raya ini pun (Februari-April) penyerapan Bulog masih amat sedikit, yakni hanya 55.000 ton. Padahal, pihaknya diberi mandat oleh pemerintah untuk setidaknya menyerap 70 persen pada saat panen raya, dari target 2,4 juta ton hingga akhir tahun.
Buwas menjelaskan, Bulog akan mengalami kekurangan stok mengingat operasi pasar ditambah bansos harus juga dilaksanakan selama 3 bulan.
"Namun demikian, kemarin ada program kita harus laksanakan sudah menjadi keputusan khususnya untuk bansos tadi sehingga kalau kita jumlahkan kita kekurangan untuk menutupi dalam waktu singkat ini 500.000 ton. Untuk menutupi Bansos dan operasi pasar sampai 3 bulan," tuturnya.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Badan Pangan Nasional menginstruksikan Perum Bulog untuk kembali mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Sebanyak 500.000 ton pertama diminta untuk direalisasikan secepatnya.
“Menindaklanjuti hasil rapat bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023,” demikian surat bernomor B2/TU.03.03/K/3/2023 tertanggal 24 Maret yang diterima Bisnis, Senin (27/3/2023).
Dalam surat tersebut juga disebutkan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik [good governance] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menegaskan, pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lewat berbagai skema, baik penyerapan dalam negeri maupun lewat pengadaan luar negeri (impor).
“Intinya pemerintah akan melakukan apapun untuk masyarakat, 270 juta penduduk Indonesia harus makan. Poinnya itu. Badan Pangan Nasional tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan,” ujar Arief saat disinggung realisasi impor beras di kawasan Depok, Senin (27/3/2023).
Dia mengungkapkan, dalam hal ini pemerintah bukan berarti pro impor pangan. Namun, apabila stok dalam negeri tidak cukup, otomatis impor harus segera direalisasikan.
“Tetapi apabila tidak bisa terpenuhi dalam negeri, negara harus ada di situ. Jangan sampai stoknya tidak ada, jangan sampai mengadakan program tidak bisa, sementara masyarakat perlu,” lanjut Arief.
