Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 80.000 tenaga kerja terserap untuk pengerjaan infrastruktur jalan dan jembatan lewat skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pihaknya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp4,78 triliun untuk program PKT pada tahun anggaran (TA) 2023.
“Pada TA 2023 Rencana Program PKT Ditjen Bina Marga adalah sebesar Rp4,78 triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 80.000 orang yang terdiri dari rutin jalan, rutin jembatan, dan revitalisasi drainase,” kata Hedy pada Press Conference Ditjen Bina Marga di Media Center Kementerian PUPR, dikutip Kamis (9/2/2023).
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga akan melaksanakan PKT pada bidang jalan dan jembatan. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) yang mencakup pekerjaan rutin jalan, rutin jembatan dan revitalisasi drainase di seluruh Indonesia.
Untuk PKT rutin pemeliharaan jalan dan jembatan, misalnya pekerjaan pembersihan median jalan dan pengecatan marka. Sementara, untuk PKT revitalisasi drainase, penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.
Selain program PKT rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase, jajarannya juga melaksanakan padat karya non rutin atau kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan skema padat karya agar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya ke berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga
Adapun Sebaran Pelaksanaan PKT pada TA 2022, pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp4,06 triliun yang menyerap hampir 74.000 orang.
"Pada TA 2022, program PKT direncanakan dapat menyerap 59.766 orang tenaga kerja. Dengan realisasi penyerapan tenaga kerjanya sebanyak 73.605 orang," ujarnya.
Realisasinya terlaksana di 10 Balai di Pulau Sumatera, 5 Balai di Pulau Kalimantan, 4 Balai di Pulau Jawa dan Bali, 6 Balai di Pulau Sulawesi, 2 Balai di Kepulauan Nusa Tenggara, 2 Balai di Kepulauan Maluku dan 4 Balai di Pulau Papua.
Di sisi lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok,” terangnya.
