Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya mempercepat jadwal uji coba sistem transaksi nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) di jalan tol.
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat BPJT Kementerian PUPR, Ali Rachmadi, mengatakan saat ini aplikasi Cantas tengah dikembangkan untuk bisa digunakan saat uji coba sistem MLFF di jalan tol.
Ali menjelaskan proses pengembangan aplikasi tersebut tengah berdiskusi lebih lanjut dengan penyedia transaksi nontunai.
"Sebelum Juni pelan-pelan diujicoba, begitu siap uji coba Juni kami mulai," kata Ali dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Ali menjelaskan, transaksi tol dengan sistem MLFF hanya mengubah pola transaksi dari yang sebelumnya menggunakan kartu tol elektronik atau e-toll menjadi transaksi nontunai nirsentuh.
Dia mengungkapkan sistem transaksi MLFF hanya akan mengubah peralatan di gerbang tol dan tidak akan mengubah tarif tol yang dikenakan.
Untuk tahap awal, uji coba MLFF akan dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara untuk nantinya dikembangkan ke ruas tol lainnya di Indonesia.
"Kami sebagai pemerintah memilih risiko paling kecil," jelasnya.
Untuk diketahui, sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang akan memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol akan dideteksi melalui teknologi satelit tersebut.
Nantinya untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol start pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol. GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.
Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.
Rencana penerapan sistem tol ini salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex. Studi tersebut menyebut, kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.
